Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sebut Tak Akan Halangi Siapa pun Nyapres, Balasan Rizal Ramli ke Jokowi Nyelekit: Omong Kosong...

Sebut Tak Akan Halangi Siapa pun Nyapres, Balasan Rizal Ramli ke Jokowi Nyelekit: Omong Kosong... Kredit Foto: Instagram/Rizal Ramli
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya tak akan menghalangi siapa pun untuk maju dan mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pernyataan Jokowi itu lantas dikomentari tokoh nasional, Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, apa yang dikatakan kader PDIP itu hanya basa-basi. Sebab, saat ini ada aturan khusus untuk maju dalam Pilpres. Yaitu ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Baca Juga: Jeng Jeng, Ini Dia Bocoran dari Jokowi Soal Calon yang Akan Pimpin Ibu Kota Baru

Di Indonesia, presidential threshold pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 Ayat (4) UU itu menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

"Ndak membatasi siapa aja mau maju. Pura2 ndak tahu ada pembatasan threshold. Wong tinggal kasih signal atau Perpu, baru itu omongan punya arti. Ini mah 'nggedabrus' atau omong kosong doang," sindir Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya, Jumat (21/1/2022).

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) sejumlah media di Jakarta, Rabu (19/1/2022) Jokowi memberi kesempatan siapa pun yang ingin maju di Pilpres. "Saya tidak ingin menghalangi keinginan orang yang ingin maju (nyapres)," tuturnya.

Alasan Jokowi tidak ingin menghalangi siapa pun adalah agar masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam perhelatan polititk tersebut. "Agar masyarakat punya banyak pilihan. Mau pilih menteri, ada. Mau pilih kepala daerah, ada. Mau pilih ketua partai, ada. DPR, ada," sebutnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga mengingatkan, siapa pun tokoh yang ingin meningkatkan elektabilitas agar tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, semua tokoh yang memiliki kemungkinan meningkatkan elektabilitas untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024 akan diberi peluang.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Fajar.co.id.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel:

Video Pilihan