Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ini Dia Alasan Megawati Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ternyata Oh Ternyata...

Ini Dia Alasan Megawati Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ternyata Oh Ternyata... Kredit Foto: Instagram/Megawati Soekarno Putri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhir-akhir ini menggema telah diredam oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan Megawati Soekarnoputri tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Meski begitu, polemik tersebut tidak membuat kaget pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio.

Baca Juga: Makin Panas! Megawati Soekarnoputri Diminta Kader PDIP Turun Tangan Urusi Arteria Dahlan

"Kapasitas Megawati sudah teruji sebagai negarawan, saya sih enggak kaget kalau dia menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan periode," jelas Hendri Satrio kepada GenPI.co, Sabtu (15/1).

Hendri Satrio mengaku tidak kaget, lantaran Megawati merupakan tokoh senior dalam dunia politik Indonesia. Menurutnya, kapasitas pernyataan ketua umum PDIP tersebut tak perlu diragukan lagi.

"Karena, level dia memang sudah berada di paling puncak. Sebagai ketua umum Parpol sudah sangat lama, pernah jadi presiden dan wakil presiden juga," ungkap Hendri Satrio.

Bahkan, menurut Hendri Satrio, Megawati adalah sosok negarawan yang masih aktif di dunia politik Indonesia saat ini.

"Jadi, dia sesungguhnya bisa dikatakan sebagai tokoh bangsa dan negarawan. Saya enggak kaget, memang luar biasa Megawati ini," bebernya.

Baca Juga: Wacana Ahok Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru Disorot, Ngabalin Langsung Pasang Badan dan Bilang...

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasto juga mengatakan, bahwa Megawati akan patuh pada konstitusi. Oleh sebab itu, ketua umum PDIP tersebut tetap setuju dengan maksimal masa jabatan dua periode sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan