Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pro Kebijakan Larangan Batu Bara, Ekonom Indef: Biar Tidak Bergantung pada Ekspor Komoditas

Pro Kebijakan Larangan Batu Bara, Ekonom Indef: Biar Tidak Bergantung pada Ekspor Komoditas Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memandang, kebijakan larangan ekspor batu bara dapat membantu negara untuk tidak bergantung pada ekspor komoditas, dalam hal ini, batu bara.

"Kalau kita terlalu mengandalkan komoditas, itu tidak baik untuk jangka ke depan bahwa kita terlalu ketergantungan dengan ekspor komoditas," ujar Huda saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa (4/1/2022).

Baca Juga: Polemik Larangan Ekspor Batu Bara, Ekonom Setuju: Jadi Teguran bagi Penambang Batu Bara

Ia mengungkapkan, larangan ini membuka kemungkinan untuk munculnya insentif bagi pelaku usaha agar mengekspor barang-barang lainnya selain batu bara, "Misalnya barang-barang high technology."

Dengan begitu, larangan ekspor batu bara ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal penyerapan dalam negeri, tetapi juga bisa memicu terjadinya diversifikasi ekspor.

Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Pasalnya, larangan ekspor batu bara ini akan membuat naiknya harga komoditas batu bara di pasar internasional. Sementara itu, Huda menjelaskan, sebuah penelitian menyebut kualitas SDM di negara berkembang akan berkurang seiring dengan naiknya harga komoditas.

"Karena misalnya dia lulus SMP, daripada masuk SMA yang belum tentu bekerja, mending sesudah SMP dia ikut tambang batu bara. Karena permintaan [batu bara] akan naik, otomatis permintaan tenaga kerja akan naik. Makanya, negara-negara maju itu terus mendorong negara-negara berkembang untuk terus mengekspor komoditas, termasuk batu bara," paparnya.

Kendati demikian, ia mengakui kebijakan ini juga berpeluang memberikan dampak negatif, baik dari sisi pengusaha yang tidak mendapat keuntungan maupun negara yang tidak mendapat surplus dari ekspor komoditas.

"Pasti kalau larangan itu ada sisi positif negatifnya. Tinggal bagaimana sebuah kebijakan itu tidak menimbulkan kerugian atau kerugiannya diminimalisasi untuk semua kalangan," tutur Huda.

Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel:

Video Pilihan