Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pak Jokowi, Mayoritas Publik Inginkan Reshuffle Kabinet

Pak Jokowi, Mayoritas Publik Inginkan Reshuffle Kabinet Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil survei lembaga Charta Politika Indonesia menunjukkan mayoritas responden menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pergantian atau reshuffle pada menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 68,1 persen responden lah yang memilih adanya reshuffle tersebut.

Sebanyak 1.200 responden mengikuti pengambilan survei ini. Mereka diberikan pertanyaan: "Menurut pendapatan Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya."

Baca Juga: Sttt... Ada Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi, Menteri Ini Akan Kena Imbasnya

"Ternyata 68,1 persen setuju untuk dilakukan reshuffle kembali," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat memaparkan melalui Zoom, Senin (20/12/2021).

Sementara sebanyak 18,8 persen responden memilih tidak setuju adanya reshuffle dan 13,2 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Yunarto melihat isu reshuffle itu sempat berhembus beberapa bulan lalu. Banyak pihak yang menebak kalau Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu pon, hari yang memang kerap dipilih mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam pelaksanaan pelantikan ataupun reshuflle.

Namun hingga saat ini, reshuffle masih menjadi misteri karena belum ada sinyal kepastian dari pihak Istana.

Kalau melihat latar belakangnya, responden lebih memilih hasil kinerja menteri di bawah kepemimpinan Jokowi pada periode pertama yakni 2014-2019.

Sebanyak 51,7 persen responden lebih menyukai hasil kinerja Kabinet Indonesia Kerja. Sementara yang memilih periode kedua 2019-2024 ada sebanyak 36,5 persen.

Sebanyak 11,8 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

"Walaupun tentu saja situasinya berbeda. Periode pertama tidak memiliki situasi extraordinary tapi sebagai sebuah gambaran secara kualitatif ini lah akumulasi dari persepsi publik tingkat kepusasaan terhadap kabinet jilid pertama dibandingkan jilid kedua," ungkapnya.

Baca Juga: Nahloh... Pengamat Buka-Bukaan Soal Sumber Dana Kaesang yang Ramai, Katanya Bahaya....

Survei digelar pada 29 November hingga 6 Desember 2021. Sebanyak 1.200 orang mengikuti survei tersebut sebagai responden.

Metode wawancara yang dilakukan ialah secara tatap muka. Sementara untuk mencari hasil survei dilakukan dengan metode pemilihan sampel secara acak.

Ambang batas kesalahan pada survei mencapai 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan