Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pecah!!! Guru Besar Hukum Pidana Blak-blakan Sebut Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Asabri Berlebihan

Pecah!!! Guru Besar Hukum Pidana Blak-blakan Sebut Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Asabri Berlebihan Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno menyebut, tuntutan pidana hukuman mati terhadap Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dalam kasus dugaan korupsi Asabri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak tepat. 

Menurut Nur, ada dua alasan mengapa tuntutan JPU tersebut dianggapnya tidak tepat. “Yang pertama alasannya karena Pasal 2 ayat (2) UU Korupsi (UU Tipikor) tidak masuk di dalam surat dakwaan (dari JPU),” kata Nur kepada awak media, Selasa, 7 Desember 2021.

Baca Juga: KPK Diharapkan untuk Segera Mengusut Dugaan Korupsi Formula E Agar Tidak Menyudutkan Satu Pihak

Nur menjelaskan, jaksa hanya mencantumkan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor dalam surat dakwaannya. Dalam pasal tersebut, kata dia, tak ada ancaman pidana hukuman mati terhadap terdakwa.  Ancaman pidana hukuman mati justru terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor yang tidak disertakan dalam surat dakwaan JPU terhadap Heru Hidayat.

“Apakah Pasal 2 ayat (2) itu harus dicantum di dalam surat dakwaan? Menurut pendapat saya, Pasal 2 ayat (2) harus dicatumkan dalam surat dakwaan, baru bisa jaksa itu menuntut pidana mati. Karena di dalam Pasal 2 ayat (2), nanti JPU itu harus membuktikan bahwa korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, keadaan tertentu itu adalah keadaan di mana terjadi bencana alam, di mana terjadi krisis ekonomi atau melakukan pengulangan tindak pidana,” jelasnya.

Alasan kedua, lanjut Nur, tindak pidana yang dilakukan Heru Hidayat dalam kasus Asabri tidak masuk dalam kategori pengulangan tindak pidana. Sebab, tindak pidana yang dilakukan Heru Hidayat dalam kasus Jiwasraya hampir bersamaan dengan tindak pidana dalam kasus Asabri.

Menurut Nur, yang berbeda dari keduanya hanya waktu penuntutan. Dimana kasus Jiwasraya lebih dahulu diproses dari kasus Asabri.

Baca Juga: Pensiunan Jenderal TNI Eks Bos Asabri Dituntut 10 Tahun Penjara

“Apakah bisa dikatakan perbuatan terdakwa Heru Hidayat pada kasus Asabri, itu merupakan pengulangan dari tindak pidana yang telah dilakukan Heru Hidayat pada kasus Jiwasraya? Jadi, kalau saya perhatikan, tempusnya hampir bersamaan, artinya waktu kejadian perkara itu terjadi bersamaan. Hanya saja proses penuntutannya berbeda. Jadi, ini bukan pengulangan tindak pidana,” kata Nur.

Bukan Korupsi yang Diulang

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel:

Video Pilihan