Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Orang PKS Sindir-Sindir Pemerintah, Disebut Labil karena...

Orang PKS Sindir-Sindir Pemerintah, Disebut Labil karena... Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Langkah pemerintah membatalkan rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru masih disorot. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, menilai langkah pemerintah masih labil dalam membuat kebijakan. 

Dia menyampaikan demikian lantaran pemerintah sudah jauh-jauh hari mengumumkan PPKM level 3 sehingga aktivitas masyarakat mesti menyesuaikan.

Baca Juga: Terungkap! Jadi Ini Penyebab Elektabilitas Partai Demokrat Jos Banget

"Sehingga masyarakat dan sejumlah instansi seperti perkantoran dan sekolah sudah bersiap juga dengan kebijakan tersebut agar sejalan dengan PPKM Level 3 Nataru," kata Alif, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Rabu 8 Desember 2021

Alif khawatir kebijakan yang berubah-ubah akan membuat masyarakat bimbang. Meski peraturan diserahkan ke wilayah masing-masing, dia tetap mengimbau agar aktifitas di luar rumah yang menimbulkan kerumunan bisa dihindari.

Dia mengingatkan jangan kejadian lonjakan kasus COVID-19 pada Juli-Agustus 2021 terulang kembali.

"Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak aware terhadap kebijakan pembatasan. Dan, nantinya akan terjadinya kerumunan yang berskala besar. Jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak," tutur Alif, . 

Kemudian, ia menilai sejauh ini belum ada data pasti soal herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini menurutnya karena cakupan vaksinasi juga masih belum sepenuhnya merata. Dia juga mengacu belum adanya pernyataan pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk fase kekebalan kelompok. 

Menurutnya, pemerintah mesti membuat kebijakan berdasarkan data dan melibatkan pakar kesehatan serta epidemiolog sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Kalau masyarakat abai atas kebijakan ini, maka yang repot semua, dalam mengambil kebijakan apakah sudah melibatkan ahli? Apalagi perubahan ini membuat banyak masyarakat bingung dan menjadi berprasangka atas pilih kasihnya pemerintah terhadap kebijakan ini,” lanjut Alif.

Selain itu, ia juga menyoroti mengenai tingkat vaksniasi di Indonesia. Sebab, antara vaksinasi dosis kedua di seluruh indonesia belum mencapai 70 persen. Menurut dia, bila vaksinasi sudah mencapai target, barulah pemerintah bisa berbicara soal pelonggaran. 

"Kita masih lebih banyak di Jawa-Bali saja yang capaian vaksinasinya tinggi. Di luar Jawa-Bali masih kurang, maka vaksinasi harus digalakan," ujar Alif.  

Baca Juga: Nahloh... Karena Kekurangan Uang, DPRD Suruh Anies Baswedan Cari Dana untuk...

Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada libur Nataru resmi dibatalkan. 

Namun, belakangan kebijakan itu diganti dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa Nataru dengan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. 

"Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru)," kata Luhut dalam keterangannya, Senin 6 Desember 2021.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan