PKS Beri 3 PR untuk Dirut Baru, Juga Minta Jangan Politisasi PLN

PKS Beri 3 PR untuk Dirut Baru, Juga Minta Jangan Politisasi PLN Kredit Foto: Instagram/Mulyanto

Pergantian jabatan Direktur Utama PLN dari Zulkifli Zaini ke Darmawan Prasodjo dinilai anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto sangat mengejutkan. Ia mengaku pergantian Dirut yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN, Senin, 6 Desember 2021, itu di luar dugaan.

Mulyanto menganggap kinerja Zaini selama ini cukup baik. Hubungan dan komunikasi dengan Komisi VII DPR RI juga cukup kondusif.

Baca Juga: Dirut Baru PLN Siap Lanjutkan Tranformasi, Transisi Energi hingga Atasi Oversupply Listrik

"Kami hormati apapun putusan RUPS PLN. Sebagai mitra kerja, kami berharap kondisi PLN bisa lebih meningkat lagi, baik dalam pengelolaan aset maupun pelayanan kepada masyarakat. Karena berlatar belakang parpol tertentu, PKS mendesak agar Dirut baru tidak memolitisasi PLN, tetapi fokus pada kinerja," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Selanjutnya, Mulyanto minta kepada Dirut baru PLN untuk mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik dan meningkatkan hal-hal yang masih kurang. Ia berharap agar pembangunan ketenagalistrikan nasional dari hari ke hari makin memenuhi harapan rakyat.

"Sedikitnya ada tiga PR penting yang perlu diperhatikan oleh Dirut baru PLN. Pertama adalah soal implementasi transisi energi bersih yang berkeadilan. Kedua adalah soal keadilan listrik bagi rakyat. RUPTL 2021-2030 menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100 persen pada tahun 2022. Ketiga soal tarif listrik," kata Mulyanto.

Soal implementasi transisi energi hijau, Mulyanto minta pemerintah jangan mau didikte oleh negara maju dengan berbagai komitmen energi bersih yang menjerat leher. Sementara, bantuan pendanaan dari negara maju belum direalisasikan. Menurutnya, rakyat Indonesia berhak menikmati listrik yang berlimpah dan murah untuk menjalankan roda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Jangan sampai kita menyingkirkan PLTU secara semena-mena, padahal kita memiliki sumber batu bara yang melimpah, lalu menggantikannya dengan listrik EBT yang pendanaannya sangat besar dan menghasilkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang mahal," jelas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, sesuai RUPTL 2021-2030, di mana porsi EBT sebesar 52 persen, BPP PLN akan naik dari Rp1.423/ kWh pada tahun 2021 menjadi Rp1.689/kWh pada tahun 2025. Beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi membengkak dua kali lipat lebih, dari Rp71.9 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp182.3 triliun pada tahun 2025.

"Apakah pemerintah punya uang untuk menanggung beban ini? Ini perlu kehati-hatian dan pentahapan yang baik," lanjut Mulyanto.

Soal keadilan listrik bagi rakyat, Mulyanto menegaskan PLN harus teguh pada program yang sudah ditetapkan. RUPTL 2021-2030 menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100 persen pada tahun 2022. Rasio elektrifikasi diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik terhadap seluruh rumah tangga nasional. 

Sekarang ini, kata Mulyanto, jumlah RT yang belum berlistrik sebanyak 483.012 rumah tangga (RT). "Pemerintah harus sungguh-sungguh mewujudkan keadilan listrik ini. Sudah lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi tetap masih ada desa dan keluarga yang gelap dari listrik," dia menerangkan.

"Ini sungguh ketidakadilan dan cermin ketimpangan. Sudah beberapa kali janji 100 persen tingkat elektrifikasi tidak ditepati oleh pemerintah. Karenanya, saya minta Dirut PLN yang baru fokus mengejar target ini di tahun 2022," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Soal tarif listrik, Mulyanto minta PLN tidak mengusulkan kenaikan tarif listrik di saat pandemi, di mana kondisi masyarakat termasuk industri masih lemah. Sudah lama memang belum ada penyesuaian tarif listrik PLN ini. Namun, Mulyanto menyebut bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk itu.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan DMO (domestic market obligation), yang mematok harga batu bara sebesar US$70 per ton, lonjakan harga batu bara yang terjadi akhir-akhir ini tidak memengaruhi BPP listrik.  Begitu pula dengan adanya subsisidi dan kompensasi, dapat menjaga stabilitas tarif listrik.

Di sisi lain, tarif listrik Indonesia juga tidak terlalu murah. Dari data Globalpetrolprice.com per Maret 2021, tarif listrik Indonesia untuk pelanggan rumah tangga sebesar 10.1 sen USD. Sementara di China, Vietnam, dan Malaysia masing-masing sebesar 8.6, 8.3, dan 5.2 sen USD. Bahkan, tarif listrik rumah tangga di Laos hanya sebesar 4.7 sen USD.

"Jadi tarif listrik kita hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tarif listrik di Malaysia," ujarnya.

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini