Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mohon Disimak, Pak Moeldoko Menyampaikan Pesan Penting Terkait Pemilu 2024: Jangan Sampai...

Mohon Disimak, Pak Moeldoko Menyampaikan Pesan Penting Terkait Pemilu 2024: Jangan Sampai... Kredit Foto: Instagram/Moeldoko
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mendorong penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi dan kerja bersama untuk Satu Data Indonesia atau SDI. Hal ini agar tidak muncul data palsu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik sehingga hasil Pemilu bisa termanipulasi.

”Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah, sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin.” tegas Moeldoko saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia yang digelar KPU, Rabu 1 Desember 2021, dalam keterangan tertulis. 

Baca Juga: Sikap Semena-mena AHY Bikin Kader Demokrat Bakar Atribut, Kubu Moeldoko Bereaksi: Itu yang Kami...

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres No 39 tahun 2019. Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan data termutakhir akibat tidak adanya koordinasi antar institusi. Moeldoko menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar masalah ini terpecahkan. 

“Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir, sehingga KSP bersama Bappenas dan Kementerian/Lembaga kunci menginisiasi dan merumuskan kebijakan SDI ini,” tutur mantan Panglima TNI itu. 

Menurut Moeldoko, kebijakan SDI yang dikomandani Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga menjadi langkah pemerintah untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi di setiap institusi. Ke depan juga penyediaan data harus menjadi terbuka. 

Dengan harapan, data milik pemerintah menjadi terpadu. 

“Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah,” lanjutnya. 

Baca Juga: Ya Ampun… Ruhut Sitompul Sedih Banget Sampai Terkaget-kaget karena Lihat Kondisi Partainya Mas AHY

Moeldoko berharap, pengumpulan dan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum tidak hanya diperuntuhkkan hanya untuk hajatan kontestasi lima tahunan. Data juga harus bisa dimanfaatkan untuk program - program pemerintah. 

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel:

Video Pilihan