Soal Arahan Presiden ke PLN dan Pertamina, Legislator: Dukung! Jangan Ada Lagi Yang Ganggu!

Soal Arahan Presiden ke PLN dan Pertamina, Legislator: Dukung! Jangan Ada Lagi Yang Ganggu! Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade berharap, agar tidak ada lagi pihak yang mengganggu BUMN. Dengan demikian, BUMN bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Demikian harapan Andre, menyikapi arahan Presiden Jokowi kepada Pertamina dan PLN. "Saya mendukung arahan Presiden Jokowi soal dua BUMN, PLN dan Pertamina dalam mempercepat transisi energi. Untuk itu, saya harap tidak ada lagi pihak yang mengganggu, agar BUMN fokus menyelesaikan tugas," kata Andre di Jakarta, Senin (22/11).

Menurut Andre, selama ini memang banyak pihak di luar BUMN yang justru memperkeruh suasana meski sebenanya mereka tidak memiliki bukti. “Sudahlah, jangan ada kepentingan lain bermain. Pertamina misalnya, selama ini  selalu diganggu. Mulai dari proses tender hingga hasil tender, dikatakan tidak prosedural dan peserta tidak kompeten. Bahkan sampai membawa ke Bareskrim, padahal Pertamina sudah menjelaskan bahwa seluruh proses tender mereka sesuai prosedur. Biarkan Pertamina fokus agar berbagai proyek cepat selesai seperti arahan Presiden,” lanjutnya. 

Bahkan, lanjut Andre, proyek GRR Tuban juga diganggu. Dalam hal ini, ada yang meributkan bahwa proses pembebasan lahan bermasalah. Padahal, proses berjalan baik dan masyarakat juga mendapatkan kompensasi yang sesuai. "Kalau lahan sudah siap, itu sudah setengah jalan. Saya yakin ke depan proyek bisa dipercepat", ungkapnya. 

Andre menambahkan, dirinya memang mendukung agar BUMN energi tersebut fokus  dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden. "PLN dan Pertamina memang harus fokus menyelesaikan tugas. Saya dukung itu. Mereka harus segera melakukan program-program percepatan untuk transisi energi ke depan dan proyek strategis lainnya," kata Andre. Proyek strategis dimaksud, termasuk di antaranya, percepatan proyek kilang, seperti Grass Root Refinery (GRR) dan TPPI Tuban. “Percepatan proyek TPPI misalnya, sangat strategis untuk mengurangi impor produk-produk petrokimia dan kimia dasar," kata Andre. 

Di sisi lain Andre juga yakin, Pertamina mampu melakukan percepatan. Pasalnya, selama ini BUMN energi tersebut dinilai sudah menjalankan dengan profesional dan sesuai prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). “Seluruh tender, dilakukan dengan memenuhi prinsip GCG.  Proses tender proyek Revamping Aromatic dan New Olefin PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, misalnya, sudah berjalan transparan dan sesuai produser. Bahkan, proyek tersebut dikawal ketat oleh lembaga penegak hukum,” lanjut Andre.  

Pertamina sendiri, sebelumnya juga telah menyatakan kesiapan soal transisi energi. Dalam rangka mencapai target bauran energi, Pertamina akan membangun rantai pasok migas yang terintegrasi dan secara aktif membangun portofolio EBT dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Pertamina juga terus melanjutkan sejumlah proyek strategis di antaranya Refinery & Development Masterplan (RDPM) & Grass Root Refinery (GRR).  Sebelumnya, Presiden Jokowi memang memberi arahan kepada PLN dan Pertamina. Dalam arahan tersebut, Presiden meminta agar kedua  BUMN mempercepat transisi energi. 

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini