Syarat PCR Pesawat Kental Aura Bisnis, Temuan YLKI...

Syarat PCR Pesawat Kental Aura Bisnis, Temuan YLKI... Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Kebijakan pemerintah soal syarat test PCR untuk penumpang pesawat terbang menuai polemik berbagai pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan ini diskriminatif.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kebijakan ini dirasa memberatkan penumpang. Apalagi moda transportasi lain masih menggunakan test antigen.

Baca Juga: Pedes, Anggota Komisi IX Kritik Instruksi Mendagri Terkait Wajib PCR

"Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun," ujar Tulus dikutip ANTARA di Jakarta, Sabtu, (23/10/2021).

Tulus juga menuturkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya naik berkali lipat.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," bebernya.

Tulus menambahkan kebijakaN ini juga memberatkan daerah lain yang banyak belum memiliki laboratorium PCR mumpuni.

Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3x24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

"Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak pihak tertentu yang diuntungkan," pungkas Tulus Abadi.

Seperti diketahui, dalam aturan terbaru surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2x24 jam dijadikan syarat sebelum keberangkatan perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4.

Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam.

Lihat Sumber Artikel di GenPI Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini