Lewat Kementerian Luar Negeri, Indonesia Kritisi Rencana Australia

Lewat Kementerian Luar Negeri, Indonesia Kritisi Rencana Australia Kredit Foto: Kementerian Luar Negeri

Indonesia menanggapi rencana Australia membangun kapal selam nuklir di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Lewat Kementrian Luar Negeri, Indonesia tanggapi rencana Australia membangun kapal selam nuklir  di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Baca Juga: Soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir di Australia, DPR Minta Dipertimbangkan Ulang karena Hal Ini

Pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada Jumat (17/9), Indonesia merasa prihatin akan atas langkah tersebut.

Itu juga berarti akan ada terus berlanjutnya perlombaan senjata dan kekuatan militer di kawasan pasifik.

“Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir,” begitulah pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.

Kementrian luar negeri juga meminta Australia terus memenuhi kewajibannya menjaga perdamaian, stabilitas, serta keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Kemenlu RI juga mendorong Australia dan pihak-pihak lainnya mengedepankan dialog sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.

Sebelumhya, Australia mengumumkan kesepakatan baru dengan AS dan inggris untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir AS, pada Rabu (15/9)

Kesepakatan  yang dijuluki AUKUS itu, akan membuat Australia membatalkan perjanjian 2016 dengan pembuat kapal Prancis Naval Group.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut keputusan ini berangkat dari kondisi Indopasifik yang disebutnya makin kompleks.

"Untuk memenuhi tantangan ini, untuk membantu memberikan keamanan dan stabilitas yang dibutuhkan kawasan kami, kami sekarang harus membawa kemitraan kami ke tingkat yang baru,” ungkap Morrison

Baca Juga: Tangkal Kekuatan China, Australia akan Bikin Kapal Selam Tenaga Nuklir

Lihat Sumber Artikel di GenPI Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini