Tak Hafal Nama Parpol Dianggap Radikal, MUI Geram: Kacau Logikanya, Penyesat!

Tak Hafal Nama Parpol Dianggap Radikal, MUI Geram: Kacau Logikanya, Penyesat! Kredit Foto: Foto/Istimewa

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Kiyai Muhammad Cholil Nafis menyebut anggapan tak hafal nama partai politik (parpol) sebagai ciri-ciri radikal merupakan pernyataan yang menyesatkan.

Hal itu disampaikan Kiyai Cholil menanggapi komentar pakar militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Kertopati tentang beberapa ciri radikal yang salah satunya soal tak hafal nama parpol. Kemudian, dia juga menyindir soal anggapan Susaningtyas tentang Bahasa Arab adalah ciri terorisme.

“Mengamati atau menuduh. Gara-gara tak mengerti bahasa Arab maka dikiranya sumber terorisme atau dikira sedang berdoa hahaha. Ini bukan pengamat tapi penyesat,” ujarnya, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga: Sebut Ahmadiyah Sesat, MUI Harap Kasus Perusakan Masjid Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

“Masak tak hafal nama-nama parpol dianggap radikal, nanti kalau tak kenal nama-nama menteri dikira tak nasionalis. Kacau nihh logikanya,” katanya lagi.

Sebelumnya, Pakar militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Kertopati mengungkap kalau saat ini banyak sekolah di Indonesia sudah berkiblat pada Taliban. Hal ini bukan sekadar omong kosong belaka, sebab fakta ini sudah menjadi penelitian umum yang dilakukan oleh sejumlah universitas, termasuk UI.

Hal ini diungkapkan Susaningtyas dalam program Crosscheck, dikutip Hops.id, Selasa 7 September 2021. Salah satu ciri-ciri sekolah Indonesia yang berkiblat ke Taliban, kata dia, para anak didiknya termasuk sang guru tak mau hormat ke bendera.

“Mereka juga tak mau pasang foto presiden dan wapres. Lalu mereka tak mau menghafal menteri-menteri, tak mau menghafal parpol-parpol,” kata dia.

Gerakan sekolah yang berkiblat pada Taliban ini, tentu harus diwaspadai. Karena sekolah merupakan pabrik pencetak para pemimpin negeri di masa depan, sekolah pula yang mencerdaskan bangsa.

Maka itu, kasus ini dianggap harus menjadi perhatian bagi Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, BIN, BNPT, TNI dan Polri.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini