Sejak Awal Kedatangan Covid-19, INDEF Sebut Pemerintah Alami Kegagapan

Sejak Awal Kedatangan Covid-19, INDEF Sebut Pemerintah Alami Kegagapan Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dhenny Yuartha mengungkapkan sejak awal pemerintah Indonesia sudah mengalami kecolongan dalam penanganan Covid-19.

Hal tersebut terungkap ketika kasus Covid-19 pertama kali di China menjadi perhatian dunia pada November hingga Desember 2020, Indonesia masih membuka kunjungan warga negara asing (WNA) khususnya dari China. Padahal, negara-negara lain sudah mulai menutup kedatangan WNA. Pada bulan November 2019 sampai Januari 2020 misalnya kunjungan WNA China berada pada kisaran 160-180 ribu per bulannya yang berlangsung secara fluktuatif.

Baca Juga: Ganti Istilah Baru, INDEF Sebut Pemerintah Seperti Tidak Punya Target

“Sehingga Ketika Covid-19 masuk dan kapasitas birokrasi kita tidak kuat menangani ini dan berbagai penanganan lambat terjadi karena birokrasi kita sejak awal tidak didesain untuk kuat dan kokoh untuk hal-hal yan mendadak,” ujarnya, dalam diskusi PPKM: Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti, Senin (26/7/2021).

Tidak hanya pada aspek kontrol perbatasan, pemerintah Indonesia juga mengalami kecolongan pada aspek manajemen kasus pelacakan sehingga menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin meluas.

Dhenny mencontohkan negara New Zealand, negara tersebut sampai memanfaatkan CCTV hotel untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Lain halnya di Indonesia, pelacakan didominasi dilakukan secara mandiri.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah dalam aspek manajemen masyarakat dalam hal ini PPKM, dalam implementasinya lebih diperketat sehingga pemulihan ekonomi akan pulih dengan cepat. Sepertinya yang pernah dilakukan negara Filipina yang sama-sama negara kepulauan. Negara tersebut dalam setahun sampai melakukan sebanyak 4 kali lockdown yang didukung dengan kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Termasuk pencegahan melalui imunitas harus digencarkan mengingat target vaksinasi kita masih tergolong lambat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini