Pemerintah Sulit Terapkan Lockdown, Pengamat: Itu Biar Ekonomi Kita Tidak Collapse

Pemerintah Sulit Terapkan Lockdown, Pengamat: Itu Biar Ekonomi Kita Tidak Collapse Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi

Lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah membuat banyak pihak mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan lockdown. Namun, hingga sejauh ini, pemerintah hanya mengetatkan kebijakan PPKM mikro di sejumlah wilayah, bukan menerapkan lockdown.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan bentuk upaya penanganan pandemi Covid-19 sekaligus menjaga kondisi perekonomian negara. Menurutnya, jika lockdown diterapkan, para pelaku usaha bisa tumbang.

Baca Juga: Isyarat Mencengangkan Jusuf Kalla ke Erick Thohir, Bikin Melongo: Ekonomi Pincang

"Ekonomi kita, dunia usaha, sudah melampaui limit bertahannya mereka. Kalau kita melakukan lockdown secara penuh, menutup semua aktivitas ekonomi, ekonomi kita akan collapse," ungkap Piter saat dihubungi Warta Ekonomi, Senin (21/6/2021).

Oleh sebab itu, kebijakan yang dipilih oleh pemerintah adalah kembali mengetatkan PPKM mikro. Piter mengartikan kebijakan pemerintah tersebut sebagai upaya meningkatkan penganggulangan pandemi sekaligus memberi ruang agar ekonomi negara tetap hidup dan mampu bertahan.

Pengetatan kembali PPKM mikro itu bisa dipastikan akan berdampak pada menurunnya pendapatan bisnis para pelaku usaha. Tidak hanya kebijakan pemerintah yang akan melakukan pembatasan, tetapi masyarakat yang sadar akan bahaya Covid-19 juga akan membatasi aktivitas dirinya sendiri.

"Lonjakan kasus itu sendiri sudah membatasi. Masyarakat yang sadar akan membatasi diri sendiri, kemudian respons dari pemerintah juga membatasi. Jadi tingkat konsumsi akan menurun lagi," jelasnya.

Sementara, jika tingkat konsumsi masyarakat kembali menurun, aktivitas produksi secara otomatis juga mengalami penurunan. Situasi tersebut akan kembali memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tapi pelambatannya seberapa besar? Tergantung berapa lama pengetatan ini. Makin cepat kasusnya turun, makin minimal juga dampaknya," tukas Piter.

Dengan demikian, Piter memandang kebijakan pemerintah kembali mengetatkan PPKM mikro merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Pembatasan aktivitas perekonomian juga harus diiringi dengan peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan.

"Sudah cukup lama pemerintah tidak menegur warga yang tidak disiplin prokes. Jadi, pemerintah juga harus tegas mencegah terjadinya kerumunan," tuturnya.

Faktanya, Indonesia berada di urutan kedua terbawah dari 61 negara di dunia dalam hal minat baca. Mau sampai kapan? Mulai aja dulu dari #BacaSampaiTuntas

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini