Demokrat Geram Luar Biasa: Harusnya Pemerintah Perbaiki Pendidikan, Bukan Memajaki!

Demokrat Geram Luar Biasa: Harusnya Pemerintah Perbaiki Pendidikan, Bukan Memajaki! Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah

Penolakan terhadap rencana pemerintah memajaki sekolah melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terus mengalir. Salah satunya dari Anggota Komisi X DPR Debby Kurniawan.

“Seharusnya pemerintah berhati-hati menerapkan pajak PPN bagi jasa pendidikan,” ujar Anggota Fraksi Demokrat itu, Sabtu (12/6).

Menurut Debby, pendidikan adalah satu layanan dasar bagi masyarakat. Di tengah pandemi ini, harusnya pemerintah memperbaiki sistem pendidikan nasional. Bukan malam mau memungut pajak dari layanan ini.

Baca Juga: Jokowi Kena Semprot Demokrat: Negara Susah, Malah Pilih Aliran Mandra, Sombong Banget!

“Sistem pembelajaran di masa pandemi saja masih diperdebatkan. Malah pemerintah mau kenakan pajak jasa pendidikan. Harus pemerintah memperhatikan bagaimana masyarakat bisa merasakan layanan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan saat pandemi,” ungkapnya.

Pada draf RUU KUP, lanjutnya, pemerintah menerapkan skema multitarif pada jasa pendidikan. Untuk sekolah menengah ke atas akan dikenakan PPN lebih mahal. Sedangkan untuk sekolah menengah ke bawah akan dikenakan tarif lebih rendah.

Debby mendengar, skema ini digunakan dengan alasan keadilan. “Kalau alasannya untuk keadilan, sebaiknya sekolah untuk masyarakat bawah tidak dikenakan PPN,” imbuhnya.

Faktanya, Indonesia berada di urutan kedua terbawah dari 61 negara di dunia dalam hal minat baca. Mau sampai kapan? Mulai aja dulu dari #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini