Pengamat: Ekosistem Investasi Aset Kripto Perlu Regulasi demi Lindungi Masyarakat

Pengamat: Ekosistem Investasi Aset Kripto Perlu Regulasi demi Lindungi Masyarakat Kredit Foto: Kliring Berjangka Indonesia

Sebuah ekosistem investasi, termasuk investasi di Aset Kripto sudah seharusnya memiliki regulasi yang jelas. Hal ini tentunya adalah dalam rangka melindungi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya kasus yang mengatasnamakan investasi aset kripto yang berujung merugikan masyarakat tentunya menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah yang berfungsi sebagai regulator untuk segera mengatur investasi yang sedang tren ini.

Hal tersebut disampaikan Dr. Yoyok Prasetyo, Pengamat Ekonomi dan Investasi dari Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung sekaligus Dosen Luar Biasa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Baca Juga: Terlibat Penipuan Cryptocurrency, 4 Petinggi Bursa Kripto Ini Diringkus!

Terkait Aset Kripto, saat ini di Indonesia terdapat 229 Aset Kripto yang boleh diperdagangkan. Sementara di seluruh dunia, terdapat 8.472 aset kripto yang beredar. Aset Kripto sendiri adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga.

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020. 

Dr. Yoyok Prasetyo menambahkan, "Selain keberadaan Bursa, lembaga penunjang lain yang sangat penting adalah keberadaan lembaga kliring dan penjaminan transaksi. Lembaga ini sangat penting karena akan memastikan transaksi sudah sesuai dengan regulasi yang ada."

Adanya lembaga kliring dan penjaminan transaksi di ekosistem investasi aset kripto ini, menurutnya, akan memberikan rasa aman kepada masyarakat/investor dan memberikan kepastian bahwa investasi yang dilakukan adalah legal. Dia pun meminta pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri sehingga masyarakat investor lebih memilih investasi di dalam negeri dibandingkan luar negeri.

Terkait ekosistem investasi di aset kripto, selangkah lagi masyarakat Indonesia akan mendapatkan kemudahan serta keamanan dalam berinvestasi. Hal ini karena secara kelembagaan, perdagangan aset kripto di Indonesia sudah dibilang lengkap. Mulai dari Bursanya, yaitu di Digital Future Exchange (DFX), para pedagang aset kripto, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Kliring juga sudah siap. Perdagangan Aset Kripto melalui Bursa tinggal menunggu persetujuan dari otoritas, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

Terkait kesiapan sebagai Lembaga Kliring, Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), mengatakan bahwa KBI sudah siap 100% sebagai Lembaga Kliring. Hal tersebut dilihat baik dari sisi permodalan maupun infratrukturnya. Terkait peran sebagai Lembaga Kliring, jelas Fajar, peran KBI meliputi penyelesaian keuangan; fungsi delivery versus payment; dan pengawasan integritas keuangan; fungsi suspend, rekomendasi sistem, & anggota.

"Dengan hadirnya Bursa Kripto di Indonesia, tentunya ini merupakan hal posisif terkait ekosistem investasi karena masyarakat atau investor akan memiliki banyak pilihan dalam menentukan arah investasinya. Namun demikian, sebagai Lembaga Kliring, KBI tentunya juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait investasi ini karena bagaimanapun sebuah investasi selalu memiliki risiko. Terkait risiko ini, masyarakat juga harus memahami dengan baik."

Terkait akan hadirnya Bursa Kripto di Indonesia, Oscar Dharmawan, CEO Indodax mengaku mendukung penuh rencana dan aturan tentang bursa kripto karena sejalan dengan visi dari Indodax, yaitu memajukan ekosistem kripto di Indonesia.

"Kehadiran Bursa Kripto tentunya akan memberikan perlindungan kepada masyarakat investor karena dalam ekosistem itu akan ada lembaga kliring yang tentunya akan memberikan jaminan atas transaksi yang dilakukan. Aset kripto memiliki potensi bersar untuk berkembang di Indonesia dan sudah selayaknya Aset Kripto ini diperdagangkan melalui mekanisme di bursa," pungkasnya.

Faktanya, Indonesia berada di urutan kedua terbawah dari 61 negara di dunia dalam hal minat baca. Mau sampai kapan? Mulai aja dulu dari #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini