SBY Mau Partai Dimiliki Pribadi, Sejahat-jahatnya Hitler Gak Daftarin Partai Nazi atas Nama Pribadi

SBY Mau Partai Dimiliki Pribadi, Sejahat-jahatnya Hitler Gak Daftarin Partai Nazi atas Nama Pribadi Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Baca Juga: SBY Cabut Pendaftaran Logo Demokrat, Kubu Moeldoko Sorak-sorai Kemenangan 'Perang': Skor Seri 1:1

Baca Juga: SBY Mau Partai Dimiliki Pribadi, Sejahat-jahatnya Hitler Gak Daftarin Partai Nazi Atas Nama Pribadi

Baca Juga: Eks Kader Demokrat Singgung Kudeta Merangkak ke Anas Urbaningrum, SBY?

Herzaky menjelaskan, logo Partai Demokrat selama ini sudah terdaftar di kelas 41 sejak tahun 2007, yakni salah satunya layanan pendidikan dan pengajaran. Pendaftaran baru-baru ini, disebutnya untuk melengkapi secara administrasi.

"Terkait dengan logo Partai Demokrat pada kelas yang tepat, yakni kelas 45 tentang organisasi pertemuan politik," ujar Herzaky.

Untuk melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, Tim Hukum Partai Demokrat menarik permohonan yang lalu dan sudah digantikan dengan berkas administrasi yang baru. Setelah mendapatkan masukan terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

"Pendaftaran juga dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merek dan logo Partai Demokrat," ujar Herzaky.

Adapun, Juru Bicara Kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, mengkritik keras upaya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY yang mendaftarkan merek Partai Demokrat ke Kemenkum HAM. Rahmad menyebut bahwa SBY ingin menguasai Partai Demokrat menjadi milik pribadi secara diam-diam.

Rahmad menjelaskan, Partai Demokrat didirikan oleh 99 orang pada tahun 2001 dan memiliki Akta Pendirian yang dicatatkan di notaris sebagai dokumen resmi negara. Nama Partai Demokrat adalah milik Partai Demokrat yang akan diwariskan turun temurun kepada generasi penerus Partai Demokrat.

"Kami bersama para pendiri partai dan rakyat yang mendukung Partai Demokrat mengutuk keras upaya diam-diam SBY yang mengabaikan nilai nilai moral, etika, dan integritas," ujar Rahmad.

Baca Juga: Demokrat Dukung Reshuffle Kabinet Jokowi: Pembantu Presiden 'Tak Elok' Jadi Beban

Faktanya, Indonesia berada di urutan kedua terbawah dari 61 negara di dunia dalam hal minat baca. Mau sampai kapan? Mulai aja dulu dari #BacaSampaiTuntas

Tampilkan Semua
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini