Memanas, Pemilu Palestina Diramalkan Bikin Perpecahan dalam Negeri

Memanas, Pemilu Palestina Diramalkan Bikin Perpecahan dalam Negeri Kredit Foto: Antara/REUTERS/Mohammed Salem

Pemilihan umum Palestina akan mulai digelar pada akhir Mei mendatang. Puluhan orang dilaporkan mencalonkan diri dalam pemilihan umum pertama dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Seperti diketahui, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa pemilihan umum 2021 akan mencakup pemilihan legislatif pada 22 Mei, pemilihan presiden pada 31 Juli, dan pemilihan Dewan Nasional Palestina pada 31 Agustus.

Baca Juga: Amerika dan Israel Terang-terangan Ungkapkan Ketakutan Sama Organisasi Teroris Palestina

Menurut analis, dengan banyaknya pencalonan, menandai potensi penyebaran suara dan perpecahan dalam sikap pemilih. Ini karena sebagian besar daftar calon independen kecil diharapkan tidak dapat melewati ambang batas.

Abdulmajid Sweilem, seorang analis politik dari kota Ramallah, Tepi Barat menuturkan, dengan banyaknya calon yang mendaftar menggambarkan betapa bersemangatnya orang-orang Palestina untuk untuk menyambut pemilihan umum, setelah 15 tahun absen.

"Pemilu mendatang sangat penting, karena ini adalah pertempuran yang menentukan dan menentukan masa depan sistem politik Palestina dan seluruh tujuan nasional," katanya, seperti dilansir Xinhua.

Menjelaskan banyaknya pencalonan, Sweilem mengutip Partai Fatah pimpinan Abbas, yang mengajukan tiga daftar kandidat, yakni satu resmi, sementara dua lainnya dipimpin oleh mantan pemimpin Fatah yang dipecat oleh Abbas dari komite pusat partai.

"Perpecahan ini pasti akan melemahkan daftar resmi partai Fatah yang berkuasa di dewan legislatif yang baru dan mungkin membuka jalan bagi Hamas untuk memerintah Otoritas Palestina," ujarnya.

Sementara banyak kandidat menjunjung tinggi pluralisme politik, banyak kandidat lainnya mungkin bereaksi negatif, sehingga mengarah pada potensi penyebaran suara.

"Terutama ketika calon yang kurang berpengaruh secara mengejutkan memperoleh suara lebih banyak dari yang diharapkan," ucap Mkhaimar Abusada, seorang profesor ilmu politik di Universitas al-Azhar di Gaza.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini