Alhamdulillah! AS Berbaik Hati Guyur Bantuan Rp3,4 Triliun ke Palestina

Alhamdulillah! AS Berbaik Hati Guyur Bantuan Rp3,4 Triliun ke Palestina Kredit Foto: EPA/Abir Sultan

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana memberikan bantuan untuk Palestina sebesar USD235 juta (Rp3,4 triliun).

Biden memulai kembali pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung para pengungsi dan memulihkan bantuan lain yang dihentikan mantan Presiden AS Donald Trump.

Baca Juga: Pemilu Kian Dekat, KPU Palestina Rilis 36 Nama Kandidat Caleg

Langkah itu diungkapkan sejumlah orang yang mengetahui masalah tersebut.

Paket bantuan kemanusiaan, ekonomi dan keamanan itu diumumkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS sebagai bagian upaya memperbaiki hubungan AS dengan Palestina yang hampir runtuh selama masa jabatan Trump.

Ini akan menandai langkah paling signifikan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden sejak dia menjabat pada 20 Januari.

Biden menepati janjinya membatalkan beberapa komponen dari pendekatan Trump yang dikecam Palestina sebagai sangat bias dalam mendukung Israel.

“Rencana tersebut menyerukan USD150 juta melalui badan bantuan PBB, UNRWA, USD75 juta dalam dukungan ekonomi AS dan USD10 juta dalam pendanaan pembangunan,” ungkap pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh pemerintah AS ke kantor-kantor kongres.

Pemerintahan Biden telah berjanji melanjutkan bantuan ratusan juta dolar dan bekerja untuk membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington.

Para pembantu Biden juga mengisyaratkan bahwa mereka ingin menetapkan kembali tujuan solusi dua negara yang dinegosiasikan sebagai prioritas dalam kebijakan AS tentang konflik Israel-Palestina.

Namun sejauh ini pemerintahan Biden telah bergerak dengan hati-hati, dan setiap langkah besar kemungkinan akan menunggu sampai debu bersih setelah pemilu Israel Maret, yang akan diikuti pemilu Palestina yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintahan Trump memblokir hampir semua bantuan setelah memutuskan hubungan dengan Otoritas Palestina pada 2018.

Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya memaksa Palestina bernegosiasi dengan Israel.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini