Perludem: KLB Tak Sesuai Ketentuan Partai, Independensi Pemerintah Diuji di Polemik Demokrat

Perludem: KLB Tak Sesuai Ketentuan Partai, Independensi Pemerintah Diuji di Polemik Demokrat Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, independensi pemerintah diuji terkait atau tidak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara. Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB tersebut tidak sesuai ketentuan.

"KLB ini pasti ada kelanjutannya, yaitu upaya mengesahkan hasil KLB ke Kemenkumham. Maka, di situlah independensi Pemerintah diuji," ujar Titi kepada Republika, Sabtu (7/3/2021).

Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Pengurus Resmi Demokrat Masih Mas AHY Putra Pak SBY

Ia menuturkan, publik menunggu respons dan argumentasi atau rasionalitas pemerintah. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap persepsi publik akan posisi pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas konflik Partai Demokrat.

"Justru yang ditunggu publik adalah bagaimana Pemerintah akan merespon KLB ini dalam hal pengurus hasil KLB meminta pengesahan ke Kemenkumham," kata Titi.

Ia menjelaskan, dinamika internal partai memang sesuatu yang biasa, bagian dari proses yang akan mengukur soliditas kader dalam berpartai. Namun, dinamika tersebut bisa menjadi bola liar dan mendegradasi demokrasi bila aktor kekuasaan ikut cawe-cawe dan menjadi bagian dalam konflik internal partai.

Menurut Titi, hal itu Itu sangat berbahaya karena menjadi ancaman terhadap kebebasan dalam berserikat dan berkumpul melalui suatu partai politik yang bebas dan mandiri. Mestinya, aktor kekuasaan, khususnya pejabat negara fokus menjalankan tugas-tugasnya mengemban amanat jabatan.

Apalagi kondisi pandemi saat ini menuntut para pejabat untuk fokus dan serius bekerja dalam mengendalikan Covid-19 dan memulihkan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat.

"Presiden Jokowi pada periode awal kepemimpinannya sempat menyatakan agar jajaran menteri dan pejabat di kabinetnya tidak rangkap jabatan. Namun, kini justru malah bertaburan pengurus partai politik," tutur Titi.

Faktanya, Indonesia berada di urutan kedua terbawah dari 61 negara di dunia dalam hal minat baca. Mau sampai kapan? Mulai aja dulu dari #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini