Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 24 Agustus 2019

  • 00:28 WIB. Hong Kong - Memasuki minggu ke-12 ribuan demonstran membentuk rantai manusia.
  • 00:20 WIB. NKRI - Alwi Syihab: NKRI Bersyariah tidak relevan dengan Indonesia.
  • 23:52 WIB. Aceh - Partai Aceh raih suara terbanyak di DPR Aceh 2019-2024.
  • 22:07 WIB. India - Moody's turunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi India 2019 dari 6,8% jadi 6,2%
  • 20:49 WIB. Papua - Kemenkominfo perpanjang blokir internet di Papua.
  • 20:32 WIB. Google - Google Photos kini bisa pindai teks di gambar.
  • 19:54 WIB. Perang dagang - China mengenakan tarif 5% terhadap impor senilai US$75 miliar kepada AS mulai Sep.
  • 19:50 WIB. Thailand - Kemendag: Thailand telah menjadi eksportir durian terbesar di dunia
  • 19:40 WIB. Meikarta - Mantan Wagub  Jabar Deddy Mizwar diperiksa KPK Jumat (23/8) terkait izin Meikarta.
  • 19:33 WIB. Nokia - Tahun depan Nokia mau rilis ponsel 5G murah.
  • 18:22 WIB. Samsung - Samsung jual Galaxy Note serentak di 70 negara.
  • 17:52 WIB. India - Perancis akan berikan jet tempur Rafale pertama ke India pada September
  • 17:47 WIB. Wisatawan - Kunjungan wisatawan ke Maldives melebihi 1 juta pada Agustus
  • 16:41 WIB. Jepang - Yokohama resmi jadi lokasi resort yang berbasis kasino
  • 16:16 WIB. EV - LG Chem Korsel gandeng Tianqi Lithium Kwinana untuk amankan bahan utama baterai EV

Standar Perlindungan Profesi Wartawan

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu, Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;

2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;

3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;

4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;

5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;

6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;

8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;

9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2008

(Standar ini disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, lembaga terkait, serta Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008. Sebelum disahkan, draft Standar Perlindungan Profesi Wartawan telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers. Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (f) UU No.40/1999 tentang Pers yaitu "memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan")

Recommended Reading