Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Selasa, 25 September 2018

  • 15:53 WIB. Tenun - Harga tenun cual cukup bervariasi dimulai Rp500.000 hingga Rp20.000.000.
  • 15:52 WIB. Tenun - Kerajinan tenun cual Bangka Belitung berhasil menembus pasar di empat negara.
  • 15:50 WIB. Inves - Kehadiran investasi di Flores bergerak di sektor perikananan dan pengolahan ikan dari PT Kelola Mina Laut.
  • 15:48 WIB. Inves - Kepala DPM-PTSP Flores mengatakan ada 5 perusahaan yang berminat investasi di Flores.
  • 15:47 WIB. Bawang - "Cluster" bawang putih terluas ada di Jateng mencapai 260 hektare.
  • 15:46 WIB. Bawang - Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI Pusat: salah satu "cluster" bawang putih terluas ada di Jateng.
  • 15:44 WIB. Bawang - BI Bali kembangkan lahan 2 hektare sebagai percontohan di Desa Wanagiri dengan hasil panen 7,84 ton/hektare.
  • 15:43 WIB. Bawang - Bawang putih Buleleng dibangkitkan lagi untuk Bali siap jadi sentra bawang putih.
  • 15:42 WIB. Bawang - BI Bali memanen perdana untuk bawang putih yang dikelola secara organik oleh kelompok tani Manik Pertiwi.
  • 15:40 WIB. Bekraf - Bekraf: ekonomi kreatif merupakan sektor andalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  • 15:39 WIB. IKM - Sebagian besar pengusaha IKM makanan dan minuman di Kabupaten Bekasi sudah memiliki sertifikat halal.
  • 15:38 WIB. IKM - Sertifikasi halal bersyarat, yakni ketersediaan kemasan produk serta telah memproses PIRT di Dinas Kesehatan.
  • 15:37 WIB. Polisi - Penyebar berita hoax soal skandal Sandiaga sedang diburu.
  • 15:36 WIB. Bawaslu - 4 potensi kerawanan pemilu yakni keamanan, SARA, netralitas PNS, dan politik uang.
  • 15:36 WIB. IKM -  Dinas Perindustrian Bekasi sedang memfasilitasi sertifikasi halal kepada tiga IKM setempat untuk diproses di Jawa Barat.

Standar Perlindungan Profesi Wartawan

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu, Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;

2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;

3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;

4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;

5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;

6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;

8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;

9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2008

(Standar ini disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, lembaga terkait, serta Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008. Sebelum disahkan, draft Standar Perlindungan Profesi Wartawan telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers. Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (f) UU No.40/1999 tentang Pers yaitu "memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan")

Recommended Reading