Pendukung Jokowi Minta Moeldoko Lawan Terus Penghianat: Jangan Mundur dari KSP!

Pendukung Jokowi Minta Moeldoko Lawan Terus Penghianat: Jangan Mundur dari KSP! Kredit Foto: Antara/Endi Ahmad

Luar biasa ketokohan Moeldoko menjadi pembicaraan publik , tokoh yang tenang mantan Panglima TNI didaulat diminta para pendiri, senior dan anggota Demokrat menjadi Ketum Demokrat, itu bukti bukan ambisi Moeldoko namun diminta oleh para pendiri, anggota untuk menyelamatkan Demokrat dari kekuasaan dinasti SBY-AHY.

Kesedian Moeldoko menjadi Ketum Demokrat yang didaulat melalui KLB di Sumut, itu harus di acungi jempol karena itu panggilan zaman, spirit alam dan pembelajaran demokrasi bagi SBY dan seluruh rakyat Indonesia. Baca Juga: Demokrat Memanas, Anak Buah Jokowi Unggah Foto Jadul SBY, Hendropriyono, & Moeldoko

Bagaimana SBY waktu menggunting PKB Gusdur, SBY andil dalam menyerbu DPP.PDI Megawati dikenal peristiwa 27 Juli, penghianatan SBY sama Megawati waktu Menkopolhukam, selanjutnya bagaimana dengan tindakan menggulingkan Anas Urbaningrum. Yang terjadi hari ini adalah balasan, hukum alam, sekaligus pembelajaran demokrasi bagi sosok penghianat.

"Kami sebagai Barisan Pendukung Jokowi sejati, Bapak Jenderal Moeldoko tidak ada istilah mundur lanjutkan dan terus bertahan sebagai KSP, jangan hiraukan para penumpang gelap yang memanfaatkan situasi menuntut mundur, lawan terus sosok penghianat seolah bermuka malaikat padahal kejam," kata Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/3/2021). Baca Juga: Di Tangan Moeldoko, Partai Demokrat Bakal Melahirkan The Next SBY di 2024

Lanjutnya, ia mengatakan “Kami sebagai barisan pendukung Jokowi sejati bersama masyarakat petani, buruh, PKL akan terus membela dan mengawal Moeldoko siapapun yang menuntut mundur akan berhadapan sama kami, yang menuntut mundur adalah penumpang gelap yang haus jabatan tujuan transaksional untuk kepentingan pragmatis semata bukan untuk kepentingan bangsa dan negara," tukasnya yang juga barisan pendukung Jokowi Sejati. 

AHY Melawan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bukti lengkap berupa dokumen sebanyak lima kontainer  ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah ilegal.

"Ada lima kontainer dokumen untuk membuktikan bahwa  apa yang dilakukan Gerakan Pengambilan Alihan Kepemimpinan (GPK) partai Demokrat yang mengklaim melakukan KLB di Deli Serdang memang benar-benar ilegal dan  inkonstitusional. Kami serahkan AD/ART yang juga telah disahkan oleh negara, Kemenkumham," ujarnya kepada wartawan, usai keluar dari Gedung Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kemenkumham, Senin (8/3/2021). 

Lanjutnya, ia mengatakan kelima kotak dokumen tersebut untuk melengkapi barang bukti yang menunjukkan KLB yang menjadikan Moeldoko Ketua Umum adalah tindakan ilegal.

Terkait itu, ia berharap Kemenkumham dapat mengambil tindakan, sesuai dengan hukum yang berlaku. 

"Saya memiliki keyakinan Kemenkumham memiliki integritas dan bisa bertindak objektif menggunakan data, bukti dan fakta yang kami serahkan. Bahwa penyelenggaraannya (KLB)  panitia dan peserta tidak sah," kata dia.

"Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semua terang benderang, bisa dinikmati kita semua." tukasnya.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini