Mau Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB, Pak Moeldoko Punya Julukan Baru Nih! Begal...

Mau Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB, Pak Moeldoko Punya Julukan Baru Nih! Begal... Kredit Foto: Antara/Endi Ahmad

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dituding telah melakukan pembegalan politik. Pasalnya, dia bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang dinilai abal-abal.

Sungguh mencengangkan, mengapa seorang pejabat negara sekelas Moeldoko mau menerima jabatan itu. Padahal sejak awal, dia mengaku tidak mengerti, apalagi turut campur soal Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Baca Juga: Kabar Terbaru Demokrat KLB Moeldoko Nih! Lagi Lobi Sana Lobi Sini....

“Semua dibantah, cuma ngopi-ngopi, foto-foto. Sekarang kita lihat, itu bohong semua. Mau-maunya jenderal bintang empat kemudian melakukan hal semacam ini,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng di webinar Polemik Trijaya, kemarin,” ketusnya.

Tindakan Moeldoko sungguh di luar dugaan. Berani ‘ikut mencampuri’ partai yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), orang yang pernah mengangkatnya sebagai Panglima TNI pada 2013. “Beliau (SBY) sedih, tapi menerima kenyataan, “ ungkapnya.

Andi menyimpulkan, KLB yang dianggapnya ilegal itu sudah direncanakan aktor-aktor yang tampil di KLB, seperti Moeldoko dan sejumlah mantan politisi Partai Demokrat. “Sekarang sudah terbukti,” pungkasnya.

Terkait hal ini, salah satu tokoh pro-KLB yaitu Max Sopacua menyatakan, KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara itu telah rampung dengan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Selain itu, KLB juga menganulir beberapa keputusan DPP Partai Demokrat yang dibuat rezim Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di antaranya pemecatan terhadap tujuh kader senior dan pengurus DPC yang mendukung KLB.

“Selain itu, KLB juga sepakat menghilangkan beberapa jabatan yang dibuat selama ini, seperti Majelis Tinggi. Kini tidak ada lagi Majelis Tinggi,” ujar Max melalui keterangan tertulisnya.

Langkah selanjutnya, kata Max, hasil KLB akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengakuan dari pemerintah. “Pasti pihak sana (AHY-SBY) tidak akan diam, akan melakukan perlawanan,” katanya.

Politisi yang sempat masuk ke Partai Emas ini menyebut, dinamika hukum yang akan terjadi selanjutnya adalah hal yang biasa. Yang terpenting, baginya adalah membenahi Partai Demokrat menjadi partai yang terbuka untuk semua orang.

“Kita pernah berada pada ranking pertama di Pemilu dan politik Indonesia. Jadi mudah-mudahan Pak Moeldoko bisa mengelola partai ini menang di Pemilu 2024,” pungkasnya.

Mengomentari hal ini, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Siti Zuhro, MA menyebut, KLB yang berlangsung di tubuh Partai Demokrat ini sebagai anomali politik dan demokrasi. “Tentu tidak lazim. Meskipun pernah ada KLB sebelum-sebelumnya yang melanda partai-partai politik,” ujarnya, di dalam diskusi.

Ketidaklaziman ini, kata Siti, karena KLB ini menurutnya tidak sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dan memunculkan Moeldoko yang bukan kader sebagai Ketua Umum. “Ini tentu untuk pegiat politik, pegiat demokrasi intelektual, dan akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan,” ungkapnya.

Lebih tajam lagi, Siti menilai, KLB ini sebagai sebuah keprihatinan terhadap demokrasi. Indikasinya, mengabaikan etika politik dengan melanggar aturan internal partai.

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini