Demokrat Pecat Kader, Ahli Bilang Itu Pembungkaman, Nah Lho!

Demokrat Pecat Kader, Ahli Bilang Itu Pembungkaman, Nah Lho! Kredit Foto: Instagram/agusyudhoyono

Partai Demokrat memecat tujuh kadernya setelah diduga berupaya melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui rencana Kongres Luar Biasa (KLB).

Adapun sejumlah kader tersebut adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya. Selain mereka, mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie juga diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran etika.

Menanggapi hal itu Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengatakan pemecatan kader merupakan hal yang biasa dalam sebuah kelompok organisasi, terlebih partai politik karena bisa dikatakan sebagai konsekuensi logis. Namun, sangat disayangkan jika sanksi berat itu diterapkan kepada orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda.

Baca Juga: Demokrat Digoyang Kudeta, 34 Ketua DPD Ucapkan Ikrar Setia ke AHY

"Saya kira pemberian sanksi hal yang biasa, tergantung tingkat kesalahannya seperti apa. Tetapi memecat orang yang berbeda pandangan tentu menjadi pertanyaan. Bisa disebut pembungkaman," ujarnya saat dihubungi, Minggu (28/2/2021).

Fadhli menilai Partai Demokrat mengalami penurunan indeks demokrasi sebagai partai yang mengklaim terbuka dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Menurutnya, partai yang dipimpin AHY harus menampilkan wajah demokratis.

Lebih lanjut Fadhli menilai, dampak dari pemecatan itu, diprediksi pihak-pihak yang selama ini merasa tidak sejalan dengan langkah Partai Demokrat akan semakin mendorong dilakukannya konsolidasi menuju KLB. Terlebih, para pendiri Partai Demokrat sudah bersuara bahwa nantinya KLB akan melibatkan pihak esternal partai.

"Terlepas dari seberapa besar isu KLB, sepertinya Partai Demokrat tertular penurunan indeks demokrasi dan mempertegas anggapan yang dipecat bahwa partai itu sudah menjadi partai dinasti," pungkasnya.

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini