Serang Anies Baswedan, Eh PSI Malah Diseruduk PDIP

Serang Anies Baswedan, Eh PSI Malah Diseruduk PDIP Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Banjir yang melanda Ibu Kota pekan lalu dijadikan senjata oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tengah mendorong penggunaan hak interpelasi untuk Anies. Namun, niat PSI ini sepi dukungan fraksi lain. PDIP yang juga sekandang dengan PSI malah memilih untuk menanduk PSI.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana menyatakan penggunaan hak interpelasi perlu dilakukan karena pihaknya menilai Anies lemah mengatasi banjir di Ibu Kota. PSI juga menganggap Anies cuek saat diminta menjelaskan penyebab banjir oleh DPRD.

"PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir," ucapnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Didesak Tinjau Ulang Tata Ruang di Kawasan Kemang

Untuk mengegolkan niatnya, PSI membuka komunikasi dengan fraksi lain. Pimpinan DPW PSI DKI juga berkomunikasi dengan pimpinan partai lain di Jakarta. Sebab, kursi PSI di DPRD tidak mencukupi. Untuk mengajukan usulan itu, dibutuhkan tanda tangan 15 anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi. Sedangkan jumlah anggota PSI hanya delapan orang.

Namun, bukannya mendapat dukungan, niat PSI itu malah mendapat cibiran. PDIP, yang selama ini keras terhadap Anies, juga tidak setuju dengan ide interpelasi. PDIP justru mengkritik keinginan PSI itu.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyatakan, dalam mengatasi banjir, pihaknya lebih memilih melakukan evaluasi bersama dinas terkait, yang bertanggung jawab atas masalah teknis di lapangan.

"Dalam konteks ini, kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujar Gembong. 

Menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, tidak perlu sampai memanggil Anies. Cukup memeriksa secara lebih mendalam soal eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan.

"Siapa sih yang tidak eksekusi ini. Saya khawatir misalkan penanganan banjir ini jangan-jangan kepala dinasnya enggak berani mengeksekusi," ucap anggota Komisi D DPRD DKI itu.

Dia menegaskan, tupoksi eksekusi penanganan banjir dijalankan SKPD. Jadi, percuma saja memanggil Anies. "Soal-soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja," cetusnya.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini