Kimia Farma Dukung Pemerintah dalam Kemandirian Industri Bahan Baku Obat dalam Negeri

Kimia Farma Dukung Pemerintah dalam Kemandirian Industri Bahan Baku Obat dalam Negeri Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Isinya antara lain fokus pada pengembangan ke arah Biopharmaceutical, Vaksin, Natural dan Active Pharmaceutical Ingredients (API) Kimia.

Baca Juga: Investor Nekat Jual Saham di E-Commerce Karena Harga Terus Terjun Bebas, Ini Reaksi Bos Kimia Farma

Pemerintah juga telah membentuk Holding BUMN Farmasi pada awal tahun 2020 dengan menetapkan PT Bio Farma (Persero) sebagai Induk Holding BUMN Farmasi serta PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk menjadi Anak Usaha Holding BUMN Farmasi.

Pembentukan Holding BUMN Farmasi ini ditujukan untuk menguatkan kemandirian industri farmasi melalui fokus area pengembangan bahan baku obat sesua sumber daya masing–masing, meningkatkan ketersediaan produk dan, menciptakan inovasi bersama untuk penyediaan produk farmasi, di samping untuk menurunkan impor bahan baku farmasi.

Sinergi dari tiga BUMN yang tergabung dalam Holding BUMN Farmasi ini, diharapkan dapat menurunkan impor bahan baku farmasi atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) yang saat ini, lebih dari 90 - 95 persen bahan baku obat masih diimpor dari luar negeri.

“PT Kimia Farma Tbk sudah membangun fasilitas produksi Bahan Baku Obat (BBO) yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dan sudah memilki sertifikasi Cara Pembuatan Bahan Baku Obat yang Baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI," ujar Verdi Budidarmo, Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. 

Lanjutnya bahwa pengembangan Bahan Baku Obat dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan nasional dimana sampai tahun 2020 telah berhasil memproduksi dan 9 item BBO di tahun 2020. Selain sertifikasi dari Badan POM RI, dilakukan juga sertifikasi Halal atas produk BBO dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengantisipasi implementasi UU 33 / 2014 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal.

"Kita harapkan akan menurunkan impor BBO hingga sekitar 23% di tahun 2024 dengan terus melakukan pengembangan BBO lainnya,” tambah Verdi .

Dalam pengembangan BBO, PT Kimia Farma Tbk menjalin kerja sama dengan perusahaan dari Korea Selatan yaitu Sung Wun Pharmacopia Co. Ltd.,. "Perusahaan ini yang memiliki kapabiltas riset pengembangan BBO serta memberikan kesempatan bagi para SDM kami untuk memperoleh transfer knowledge dan transfer technology dalam pengembangan dan produksi BBO, “ sambung Verdi.

Dalam mewujudkan kemandirian khususnya kemandirian BBO dalam negeri, tentunya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi mengingat industri BBO di Indonesia bisa terbilang baru dan masih belum banyak industri yang mengembangkan industri BBO. Beberapa tantangan yang harus dihadapi industri BBO di Indonesia antara lain dari aspek economic of scale, teknologi, SDM dan juga dari sisi regulasi.

“Untuk pengembangan industri BBO ini ke depan, sebagai start up industry tentunya diperlukan dukungan dari seluruh pihak untuk menyelesaikan tantangan industri BBO yang saat ini masih kita hadapi, sehingga ke depan kemandirian industri BBO ini dalam upaya mengurangi ketergantungan impor khususnya impor BBO Farmasi dan penguatan industri farmasi dalam negeri,“ pungkas Verdi.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini