Dunia Usaha Nilai Buruk Kinerja Pemerintah Atasi Covid-19

Dunia Usaha Nilai Buruk Kinerja Pemerintah Atasi Covid-19 Kredit Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko

Mayoritas pelaku usaha menilai positif kinerja pemerintah Joko Widodo dalam menangani dampak ekonomi pada dunia usaha akibat Covid-19. Namun, cukup banyak juga yang menyatakan buruk atau sangat buruk.

Hal ini merupakan hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait evaluasi atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Survei tersebut dilakukan pada Desember 2020-Januari 2021.

Baca Juga: Waspada! 65 Persen Kasus Infeksi Covid-19 Berasal dari Kelompok Usia Ini...

Jumlah responden sebanyak 1.000 pemilik usaha atau manajemen yang dipilih secara acak menurut wilayah dan skala usaha, mulai usaha kecil hingga besar. “Mayoritas pelaku usaha atau sekitar 59,3% menyatakan upaya pemerintah menangani dampak ekonomi Covid-19 baik. Meskipun yang menyatakan buruk sangat banyak sekitar 30%,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (7/2/2021).

Dari survei tersebut terungkap alasan paling banyak menilai buruk ialah tidak adanya bantuan untuk pengusaha sebesar 19,6%. Kemudian implementasi program tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebesar 18,7%, prosedur untuk mendapatkan bantuan berbelit-belit sebesar 14,9% dan bantuan lama diberikan sebesar 13,9%.

Alasan lainnya yakni terjadinya KKN atas bantuan untuk pengusaha sebesar 12,2% dan koordinasi instansi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lemah sebesar 5,9%.

“Di tengah perlambatan ekonomi akibat wabah Covid-19, pelaku usaha merupakan pihak yang terdampak langsung. Hal ini tampak dari masalah utama yang dihadapi para pelaku usaha, yakni sulit mendapat order, mahalnya harga bahan baku, serta kondisi ekonomi global yang lesu,”Ucapnya.

Dalam survei ini juga terungkap bahwa sekitar 27,7% pelaku usaha mengaku menerima program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sementara 70,8% menyatakan tidak menerima.”Cukup banyak pelaku usaha yang menerima program PEN dari pemerintah, sekitar 27.7%, terutama dari usha mikro kecil (UMK). Mayoritas menyatakan tidak menerima,”tambahnya.

Di antara yang menerima Program PEN, menerima Bantuan tunai UMKM Rp2.4 juta terutama kelompok UMK. Program-program lain tampak diterima tetapi lebih sedikit, seperti program restrukturisasi kredit, subsidi bunga utang, penjaminan kredit modal kerja, insentif pajak, dan lainnya. Untuk UMB, cukup banyak yang menerima bantuan tunai UMKM dan subsidi bunga utang.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini