Dugaan Pelanggaran Masif di Pilkada Mataram

Dugaan Pelanggaran Masif di Pilkada Mataram Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Pemilihan Kepala Daerah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah selesai digelar. Ada empat pasangan calon yang berlaga pada hajatan pesta demokrasi di Mataram ini. Mereka adalah paslon nomor urut 1 H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (HARUM). Paslon ini diusung Golkar, PPP, NasDem, dan PBB.

Paslon nomor urut 2 adalah Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (SALAM). Paslon ini diusung oleh PDI-Perjuangan dan PKS. Sementara, paslon nomor urut 3 HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda (MUDA) diusung oleh Geridra, PKB, PKPI, dan Partai Berkarya. Adapun Paslon nomor urut 4, H Baihaqi-Hj Baiq Diyah ratu Ganefi (BARU) diusung oleh Demokrat, PAN, dan Hanura.

Baca Juga: Calon Kepala Daerah Banyak yang KO di Pilkada, PKB Lemah di Kandang Sendiri

Berdasarkan data real count di situs resmi KPU pilkada2020.kpu.go.id Senin (16/12/2020), data yang sudah masuk di Kota Mataram sudah 100 persen dari total 725 tempat pemungutan suara (TPS). Paslon nomor urut 1 memperoleh 38,6 persen atau 76.694. Paslon nomor urut 2 memperoleh 29,3 persen atau 58.235 suara; paslon nomor urut 3 memperoleh 22,0 persen atau 43.615 suara; dan paslon nomor urut 4 memperoleh 10,1 persen atau 20.082 suara.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan SALAM, Eko Anugraha Priyanto, menduga Pilkada Mataram diwarnai pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bentuk pelanggarannya beragam dan berlangsung semenjak prakampanye, kampanye, hingga masa pemungutan suara.

"Bukti-bukti pelanggaran TSM tersebut telah dihimpun Tim Pemenangan pasangan Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan, antara lain berupa video, foto, postingan di media sosial, serta pemberitaan dari media cetak dan media online," ujar Eko Anugraha Priyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12/2020).

Menurut Eko, wujud pelanggaran selama masa prakampanye hingga kampanye, Tim Pemenangan Pasangan SALAM yang berasal dari kader partai menghadapi intimidasi dan gangguan. Termasuk penghinaan di media sosial. Dia mengaku, kader partai pun telah melaporkan sejumlah penghinaan terhadap Pasangan SALAM dan partai ke Polda NTB terkait ujaran kebencian. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari dari laporan tersebut.

"Ada keberpihakan penyelenggara pemilu pada pasangan tertentu. KPPS di beberapa wilayah secara masif, terstruktur, dan sistematis mengarahkan para pemilih untuk memilih Paslon Nomor 1 (HARUM) juga Paslon Nomor 3 (MUDA) yang merupakan petahana dan anak petahana," tandasnya.

Kemudian, juga terjadi pelanggaran di TPS dengan tujuan mengarahkan suara pemilih sebelum pencoblosan. Di mana, saksi Paslon Nomor 1 dibiarkan menggunakan atribut pasangan mereka di TPS. Sementara paslon lain, saat memberikan mandat saksi malah dipersulit.

"Kepada saksi dari Pasangan SALAM di semua TPS di Kota Mataram, KPPS berulah dengan mengharuskan adanya foto dan batasan usia juga. Hal yang sungguh tidak masuk di akal," sebutnya.

Eko juga menambahkan, telah terjadi mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi tim sukses di media sosial hingga di masayarakat. Namun, pelanggaran yang sangat nyata ini dibiarkan begitu saja oleh penyelenggara. Padahal, Tim Pemenangan SALAM telah melaporkannya. Namun, tidak ada tindak lanjut dari penyelenggara Pemilu di Kota Mataram.

"Ada serangan politik uang. Di antaranya, pembagian uang dan sembako yang masif. Hal ini terlihat jelas dilakukan paslon petahana untuk menghancurkan basis serta program door to door yang telah dilakukan pasangan SALAM," pungkasnya.

Lebih lanjut, Eko menguraikan panjang lebar adanya dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Misalnya, kata dia, ketika Paslon SALAM melakukan sosialisasi di Pasar Karang Sukun, tiba-tiba ada oknum tim sukses Paslon HARUN menghalang-halangi ambulans relawan SALAM masuk ke areal pasar dengan alasan kegiatan pembagian masker ilegal.

"Padahal, kegiatan tersebut telah mengantongi surat izin kampanye dari Polres Mataram berupa STP," tambah Eko. Kemudian, ada penghadangan Peresmian Posko SALAM di Karang Bedil yang dilakukan Kepala Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur.

Keterlibatan Kepala Lingkungan dalam kampanye paslon No. urut 1 HARUM juga berada di Lingkungan Sukaraja Perluasan, Ampenan, Lingkungan Dende Seleh, Ampenan, Lingkungan Karang Rundun, Lingkungan Bertais Selatan, Lingkungan Gontoran Barat, Lingkungan Pengempel Indah, Lingkungan Butun Indah, dan Lingkungan Seganteng.

"Masifnya pergerakan kepala lingkungan di sejumlah wilayah menyebabkan terjadinya intimidasi pada warga di wilayah mereka masing-masing untuk memenangkan paslon nomor urut satu, HARUM," papar Eko.

Eko mengatakan, ada juga bentuk penghinaan dan ujaran kebencian terhadap paslon dan partai di media sosial. Fitnah yang merebak di media sosial ini telah berpotensi dan berpengaruh pada pemilih untuk tidak memilih paslon SALAM. Dugaan pelanggaran lainnya, kata Eko, adalah adanya kalender Sosialisasi KPU untuk pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, bolpoint mengarah ke No. 1 (HARUM).

"Ini Menguntungkan paslon nomor 1 (HARUM) karena pihak penyelenggara pemilu cenderung memihak pada pasangan tertentu dan tidak netral," beber Eko.

Sementara itu, pelanggaran TSM pada Pemungutan Suara, Eko menjelaskan adanya Tas konsumsi saksi berlogo Paslon No. 1 (HARUM) di TPS se-Kota Mataram; Keterlibatan ASN yang mengarahkan pemilih melalui media sosial; Anggota KPPS terbukti mengarahkan pemilih untuk mencoblos paslon Nomor 1 (HARUM) di TPS 14; Anggota KPPS Membawa pulang kotak suara TPS 16; Anggota KPPS menandatangani daftar hadir pemilih DPT dengan cara mencontreng; Intimidasi kepada pemilih untuk tidak memilih paslon selain paslon HARUM dan ujaran kebencian dengan menjelekkan paslon Nomor 2, serta parpol pendukung; KPPS tidak bisa menunjukkan bukti Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya yang termasuk pada DPTB; Intimidasi Tim Paslon No. 1 kepada saksi PPK Paslon No.2 SALAM di PPK Kecamatan Sekarbela; dan memisahkan pemilih dalam satu domisili yang sama untuk memilih di TPS berbeda dan berjauhan.

”Bahwa, berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak semula KPU Kota Mataram terindikasi kuat dan memiliki kecenderungan kuat melakukan pelanggaran yang nyata dalam Pilkada Kota Mataram. Sementara, menjelang pencoblosan ada kecendrungan dan dugaan kuat yang membiarkan Paslon Nomor Urut 1 maupun tim pemenangannya dan relawan melakukan berbagai ancaman dan intimidasi terhadap calon pemilih sehingga pemilih merasa ketakutan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Tindakan ini dilalukan secara terstruktur sistematis dan masif yang sangat merugikan Paslon Nomor Urut 2. Untuk itu, perlu diambil tindakan hukum sebagai pembelajaran demokrasi yang santun dan beradab," tutupnya.

Sementara itu, komisioner KPU kota Mataram Edi Putraqan tidak banyak berkomentar ketika dimintai konfirmasi perihal pelanggaran Pilkada Mataram tersebut. "Silakan konfirmasi ke Bawaslu Kota (Mataram) Pak karena itu ranahnya Bawaslu," kata Edi singkat, Rabu (16/13/2020).

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini