Perhatian Jokowi Melalui Program Replanting Sawit

Perhatian Jokowi Melalui Program Replanting Sawit Foto: Antara/Wahdi Septiawan

Meskipun menjadi saksi sejarah atas perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Perkebunan Rakyat yang menguasai pangsa lahan mencapai 41 persen ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Persoalan rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat, status lahan yang tidak jelas, hingga tata kelola perkebunan yang belum memenuhi standar masih menghantui perkebunan sawit rakyat Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, Presiden RI, Joko Widodo, memberikan perhatian kepada petani sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang disertai dengan pemberian sertifikat lahan kebun sawit rakyat.

Baca Juga: Importir Terbesar, Begini Tapak Sawit Berkelanjutan di China

Program dengan target replanting seluas 2,49 juta hektare tersebut dimulai pada 13 Oktober 2017 yang berlokasi di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kemudian, pada 27 November 2017, program PSR dilaksanakan di Serdang Bedagai, Sumatra Utara dan terus berlanjut ke 21 provinsi sentra sawit lainnya.

Dalam buku PASPI Monitor dicatatkan, "Menurut Presiden Jokowi, lahan petani harus memiliki sertifikat agar memiliki perlindungan hukum dan dapat 'disekolahkan' untuk memperoleh modal termasuk untuk mempermudah layanan peremajaan sawit. Pemerintah memberikan kemudahan bagi petani sawit untuk mengurus sertifikatnya secepat mungkin."

Program PSR ini sangat dibutuhkan mengingat tanaman kelapa sawit di Perkebunan Rakyat banyak yang sudah tua/udzur. Dengan replanting ini, produktivitas kelapa sawit dapat terdongkrak dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani yang bersangkutan. Program PSR dikatakan penting karena tidak hanya dapat meningkatkan kesejateraan petani sawit, tetapi juga agar daya saing sawit meningkat, menopang hilirisasi sawit, meningkatkan ekspor sehingga akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini