Teguran Jokowi ke Kabinet Sinyal Reshuffle?

Teguran Jokowi ke Kabinet Sinyal Reshuffle? Kredit Foto: Antara/Setpres-Lukas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur semua jajaran kabinet karena komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi pemerintah yang buruk terhadap masyarakat sebenarnya sudah terlihat saat awal penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, kata dia, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah dan informasi satu pintu terhadap antisipasi penyebaran virus corona.

Baca Juga: 66 Persen Masyarakat Indonesia Puas dengan Kinerja Jokowi

Bahkan, kata Igor, blunder justru dilakukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya bagi yang sakit, bukan yang sehat. "Ketika virus makin masif menyebar, ucapan Menteri Terawan itu pun jadi olok-olok dan guyonan warganet," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).

Dia melanjutkan, gaya komunikasi pejabat publik terkait UU Cipta Kerja saat ini juga dianggap buruk dan tidak detail dalam menjelaskan aturan sapu jagat itu sehingga, lanjut dia, banyak diprotes publik lewat demonstrasi, juga munculnya aneka macam hoaks.

"Teranyar yang menjadi sorotan netizen adalah ungkapan viral Menkominfo Johnny G Plate di medsos yang mengatakan 'kalau pemerintah bilang itu hoaks ya hoaks kenapa membantah?'. Ini juga adalah contoh cara komunikasi yang kurang tepat karena tujuan penting komunikasi pemerintah kepada publik itu sebenarnya untuk mempertahankan reputasi atau citra positif pemerintah, berikut kebijakannya," tuturnya.

Menurut Igor, tidak hanya pembantu presiden, para juru bicara (Jubir) Istana pun sering melakukan gaya komunikasi yang buruk. "Dampaknya adalah masalah komunikasi terhadap publik tidak membaik karena sebagian publik cenderung tidak mau memercayai informasi dari pemerintah, lalu memilih sumber informasi lain dari internet (media sosial) yang menambah kebingungan informasi," katanya.

Dia mengatakan, perang buzzer makin memperburuk terciptanya disinformasi publik. Akibatnya, lanjut dia, berita dan sentimen negatif terhadap pemerintah jadi lebih banyak dari positifnya. "Selain bisa ada reshuffle kabinet, komunikasi pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik. Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker).

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini