Sebut Pemerintah Tuli, Buta, dan Bisu: Serangan Amien Rais Makin Menjadi-Jadi

Sebut Pemerintah Tuli, Buta, dan Bisu: Serangan Amien Rais Makin Menjadi-Jadi Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Dari hari ke hari, serangan Amien Rais terhadap Presiden Joko Widodo ma­kin menjadi-­jadi. Kali ini, terkait polemik Omnibus Law Undang­-Un­dang Cipta Kerja. Eks Ketua MPR ini mengeluarkan kritikan dengan pedas dan keras. Dia menyebut pemerintah tuli, buta, dan bisu.

Kritikan Amien itu disampaikan lewat sebuah video yang diunggah ke kanal YouTube Amien Rais Official, Kamis (8/10/2020). Dalam video itu, eks pendiri PAN ini meminta Jokowi membatalkan UU Ciptaker yang telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat.

"Saya berharap rezim Jokowi jang­an sampai seperti yang disindir Al­ Qur'an, yaitu sebagai seburuk-buruk­nya makhluk yang melata di atas muka bumi ini: 'Kenapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bah­kan mereka berani menantang dan melawan kebenaran'," kata Amien.

Baca Juga: Amien Rais Jualan Partai Ummat Pakai Gaya YouTuber

Amien menuding Jokowi yang pa­ling bertanggung jawab atas terbitnya UU Ciptaker. Sebab, Jokowi yang pertama kali melemparkan wacana pembuatan Omnibus Law saat pelan­tikan presiden pada Oktober tahun lalu.

"Pemrakarsa Omnibus Law Indo­nesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau DPR itu tukang stempel kemauan eksekutif doang. Jadi, DPR penanggung jawab kedua," jelas pendiri Partai Ummat itu.

Amien menyayangkan karena di beberapa negara, Omnibus Law meru­pakan peraturan yang mengarah pada kejahatan besar.

"Meski negara-­negara tersebut menganut paham demokrasi, tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politikus, Omnibus Law adalah praktik otoritarianisme," ungkapnya.

Jangan kaget, tegas Amien, bila nan­tinya Indonesia akan menjadi bangsa kacung. Sebab, UU Sapu Jagat ini semakin memantapkan cengkraman ekonomi asing di Indonesia. Kondisi ini memungkinkan lahirnya investor­-investor semisal Freeport McMoran.

"Dengan begitu, Indonesia bisa di­peras di segala bidang," tegasnya.

Amien lalu menuding bahwa Free­port mengarahkan kebijakan peme­rintah. Mengingat, perusahaan tambang emas ini sudah terlalu lama bercokol di Indonesia.

"Seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampe rezim Jokowi. Ini berpotensi menimbulkan penghancur lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran," cetus Amien.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini