Politik Malaysia Krisis: Pembungkaman Media Merebak

Politik Malaysia Krisis: Pembungkaman Media Merebak Foto: Reuters

Sementara itu, banyak yang mengkhawatirkan otoritas Malaysia menggunakan alasan kesehatan untuk melakukan intimidasi. Sejumlah kritikus melihat, Malaysia sepertinya kembali ke era dimana mereka yang kritis akan menghadapi konsekuensi hukum dari pemegang kekuasaan.

Pada 2014 lalu, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak, kantor Malaysiakini, portal berita online yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, Melayu, Cina, dan Tamil, dilempari cat merah sebagai tindakan intimidasi pada jurnalis yang dianggap menulis berita kritis kepada pemerintahan.

Kini, Editor in Chief Malaysiakini, Steven Gan harus menghadapi ancaman kurungan penjara, karena kantor beritanya mengutip postingan warga Malaysia yang isinya mengkritisi hukum Malaysia. Komite Perlindungan Jurnalis Malaysia menyebut hukuman untuk Gan sebagai "akal-akalan" dan mendesak otoritas Malaysia berhenti menggunakan ancaman hukuman untuk mengintimidasi media.

Sejumlah langkah otoritas Malaysia yang dianggap mengintimidasi media adalah dengan tidak memperpanjang visa sejumlah jurnalis Australia di kantor berita Qatar, Al Jazeera.

Kantor berita ini sempat membuat dokumenter soal penanganan pekerja migran yang kasar dan penggerebekan di tengah lockdown pandemi Covid-19. Hingga, kantor beeita Al Jazeera di Kuala Lumpur pun digrebek polisi Diraja Malaysia, tanpa alasan yang jelas.

Managing Director Al Jazeera English, Giles Trendle mengatakan, penggerebekan kepolisian Malaysia sebagai tindakan ekstrim yang tidak pantas.

"Mereka mengirim pesan mengerikan dan berusaha membataai kebebasan media," ujarnya keapada ABC.

Tampilkan Semua
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini