Menag Kebal dari Omelan Jokowi: Ini Sesuai Arahan Presiden

Menag Kebal dari Omelan Jokowi: Ini Sesuai Arahan Presiden Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Menteri Agama Fachrul Razi kerap menyampaikan pernyataan yang menjadi polemik di publik. Misalnya, soal kelompok radikal yang disebut menyusup lewat agen good looking dan hafiz.

Meski demikian, Fachrul mengaku tidak pernah ditegur oleh Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena setiap pernyataan yang disampaikan masih sesuai tugas pokoknya sebagai menteri agam.

"Dari awal, arahan beliau (Presiden Jokowi) ke saya, selama Pak Fachrul melihat itu masih dalam tupoksi, lakukan. Menurut saya, enggak ada yang salah," katanya di Jakarta, belum lama ini.

Baca Juga: PAN Ragukan Keislaman Menag, Jawaban PPP Berkelas...

Mantan Wakil Panglima TNI itu mengakui banyak pihak yang habis-habisan menghujat dan menyerang dirinya setiap muncul polemik. Dia mengaku tak alergi terhadap kritik. Namun, tegasnya, kritik yang diarahkan ke dirinya harus kritik membangun dan tepat sasaran.

"Kalau kritik bagus, saya terima dengan senang hati. Tapi, perlu juga saya luruskan, biar jangan salah. Itu kan keluarga di lingkungan ASN. Temanya juga ASN No Radikal. Kalau no radikal, mewaspadai dong potensi radikal. Kalau itu diangkat, salah dong yang ngangkat," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, pernyataan Fachrul soal good looking dan hafiz sebagai agen radikalisme mengemuka dalam webinar bertajuk Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara yang merupakan kegiatan internal ASN. Dalam acara tersebut, ia menerangkan sejumlah hal yang harus diwaspadai paham radikal di kalangan ASN. Pertama, saat rekrutmen. Kedua, saat pendidikan lanjutan. Ketiga, di rumah ibadah.

"Itu acara internal ASN. Kalau sampai keluar, harusnya enggak usah dipersoalkan, kan acara internal. Harusnya, orang enggak usah tersinggung dong. Ini masjid yang saya maksud di lingkungan pemerintahan," tutur Fachrul.

Baca Juga: Eks Panglima Marah ke Menag: Tangkap Saya, Sayalah yang Makar!

Terkait rumah ibadah di kantor-kantor pemerintahan, Fachrul mengimbau para pengurus harus ASN. Karena, apabila dipegang orang luar maka sulit dikontrol. Ia khawatir terjadi penyusupan paham radikal mengingat paham seperti itu bisa masuk lewat mana saja.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini