Budi Hartono Surati Jokowi, Said Didu: Gejala, Orang Terkaya Mau Atur-Atur Kebijakan

Budi Hartono Surati Jokowi, Said Didu: Gejala, Orang Terkaya Mau Atur-Atur Kebijakan Foto: Sufri Yuliardi

Orang terkaya di Indonesia, bos Djarum Budi Hartono, dikabarkan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat tersebut terdapat pernyataan bahwa dirinya menolak adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta, yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 14 September mendatang.

Surat dari Budi untuk Presiden Jokowi telah diungkapkan oleh pengusaha asal Indonesia Peter Frans Gontha. Diberitakan sebelumnya, Peter memposting sebuah surat penolakang dari Budi.

Baca Juga: Tolak Rencana Anies PSBB Total, Orang Terkaya RI Kirim Surat Ke Jokowi: Yth Bapak Presiden...

"Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September, 2020," tulis Peter.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa ada sejumlah alasan mengapa mereka menolak diberlakukan PSBB kembali. Salah satunya adalah karena aturan itu disebut terbukti tidak efektif membendung penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

"Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB (total) kembali itu tidak tepat. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta," isi surat tersebut.

"Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” tambahnya.

Baca Juga: Bima Arya: Ekonomi Lumpuh Gara-Gara PSBB Total

Kemudian, dalam surat tersebut menganggap alasan Anies untuk memberlakukan kembali PSBB karena khawatir soal daya tampung Rumah Sakit di Jakarta, dinilai kurang masuk akal.

"Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus," isi surat tersebut.

Dalam surat juga disebutkan salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu misalnya dengan membangun rumah sakit darurat di pelabuhan, seperti yang dilakukan Singapura.

"Contoh Solusi terlampir: ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat" jelasnya.

Melihat hal tersebut, politikus Partai Demokrat sekaligus mantan sekretaris BUMN Said Didu pun turut memberikan komentar. Menurutnya hal tersebut merupakan gejala baru dalam tren 'orang kaya'.

Hal tersebut diungkapkannya dalam akun Twitter pribadinya @msaid_didu yang diunggah pada Minggu 13 September 2020.

"Gejala baru. Orang terkaya mengirim surat dan dibocorkan oleh orang kaya yang lain untuk 'atur kebijakan'," tulisnya.

"Kirain kirim sumbangan ke orang miskin-ternyata kirim surat," tambahnya.

Lihat Sumber Artikel di Pikiran Rakyat Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Pikiran Rakyat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Pikiran Rakyat.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini