Gegara Ini, 1.000 Warga China di AS Harus Kehilangan Visanya

Gegara Ini, 1.000 Warga China di AS Harus Kehilangan Visanya Foto: Unsplash/Josh Wilburne

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan pemerintah telah mencabut lebih dari 1.000 visa warga negara China pada pekan ini, Rabu (9/9/2020). Langkah ini merupakan bagian dari dorongan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memblokir masuknya siswa dan peneliti dari China yang diyakini memiliki hubungan dengan militer.

"Mulai 8 September 2020, Departemen telah mencabut lebih dari 1.000 visa warga negara RRC yang ditemukan tunduk pada Proklamasi Presiden 10043 dan karena itu tidak memenuhi syarat untuk visa," kata juru bicara departemen merujuk pada nama resmi Beijing, Republik Rakyat China.

Baca Juga: Memanasnya LCS Bikin China Getol Dekati Negara ASEAN, Kenapa?

Dalam pengumuman 29 Mei, Trump membatasi masuknya mahasiswa dan peneliti China tertentu ke AS. Dia mengatakan mereka digunakan dalam kampanye Beijing untuk memperoleh teknologi dan kekayaan intelektual AS yang sensitif. Departemen Luar Negeri mulai menerapkan aturan tersebut efektif 1 Juni. 

Departemen Luar Negeri memiliki kewenangan luas untuk mencabut visa dan menjalankan kewenangan tersebut. Kewenangan itu berlaku ketika informasi tentang pemegang visa mungkin tidak dapat diterima ke AS atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan visa.

Sebelum pengumuman departemen itu, lusinan mahasiswa China yang terdaftar di universitas AS mengatakan telah menerima pemberitahuan melalui email dari Kedutaan Besar AS di Beijing atau konsulat AS di China. Pengumuman itu menyatakan bahwa visa mereka telah dibatalkan.

Sekitar 360.000 warga negara China yang bersekolah di AS menghasilkan kegiatan ekonomi tahunan sekitar 14 miliar dolar AS, sebagian besar dari uang sekolah dan biaya lainnya. Pejabat AS mengatakan tindakan visa memengaruhi sebagian kecil dari siswa tersebut.

"Kami terus menyambut mahasiswa dan cendekiawan yang sah dari China yang tidak melanjutkan tujuan Partai Komunis China untuk mendominasi militer," kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini