Refly Harun Bilang Kalau KAMI Jadi Parpol Maka...

Refly Harun Bilang Kalau KAMI Jadi Parpol Maka... Foto: Viva

Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan beberapa waktu lalu masih jadi sorotan. Ada suara kontra menyindir dan menyarankan KAMI sebaiknya jadi partai politik atau organisasi massa.

Salah seorang deklarator KAMI, Refly Harun, mengatakan jika jadi organisasi massa dan parpol maka gerakan KAMI tak lancar dan tak cair. Penjelasan pakar hukum tata negara itu menegaskan cuitan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon soal perlunya KAMI dalam demokrasi.

"Justru kalau jadi organisasi massa atau partai politik maka gerakan ini tidak lincah dan tidak cair. Akan terlalu kaku dan akan terjebak dengan perebutan kekuasaan dengan kontestasi elektoral yang saat ini masih penuh kecurangan, kekacauan," kata Refly di akun YouTube-nya.

Baca Juga: Said Didu Ikut Sentil Menag: Kami Good Looking Ramaikan Masjid

Menurutnya, sulit masuk ke dalam sistem rezim yang masih kacau. Jika KAMI tetap memaksakan masuk sebagai parpol maka sama saja dengan dungu karena terjebak dalam lubang yang sama.

"Kalau kita masuk ke dalam rezim begitu, kita dungu juga. Masuk sebuah rezim kedunguan, kita cenderung terjebak ke dalam lubang yang sama seperti kedelai," ujarnya.

Dia pun menyinggung penyelenggaraan pemilu yang mahal sampai triliunan tapi tak optimal hasilnya. "Karena kita tahu, kita menyelenggarakaan pemilu mahal-mahal sampai triliunan. Tapi, yang kita hasilkan hanya orang-orang yang curang yang duduk dalam kursi," tutur Refly.

Pun, ia heran dengan kondisi demokrasi saat ini. Bila ada yang kritis terhadap pemerintahan maka akan diserang oleh barisan pendukung pemerintah sampai buzzer di media sosial. Contohnya, seperti serangan buzzer terhadap Fadli Zon.

Padahal, sebagai anggota DPR, peran Fadli sudah benar yaitu mengkritisi pemerintah. Dia mengingatkan tugas DPR saat ini mestinya memang mengontrol pemerintah.

"Karena kalau dari konsep politik, ketika kita menyerahkan suara kita kepada anggota DPR bukan berarti sudah selesai demokrasi langsungnya," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini