Huawei dan ABDI Sepakat Garap Sistem Digitalisasi Nasional

Huawei dan ABDI Sepakat Garap Sistem Digitalisasi Nasional Kredit Foto: Dok. ABDI

Dukung penguatan pemahaman serta komitmen bersama masyarakat TIK dan ekosistem industri Cloud dan Data terhadap Tata Kelola serta Kedaulatan Data dan Cloud di Indonesia, Huawei Indonesia, berkolaborasi dengan Asosiasi Big Data dan AI (ABDI), menggelar diskusi daring nasional bertema Tata Kelola Data dan Cloud untuk Mendorong Digitalisasi Nasional.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (27/8/2020), gelaran ini bertujuan untuk menyeleraskan pemahaman, sekaligus memperkuat komitmen bersama masyarakat TIK dan ekosistem industri Cloud dan Data, serta bertukar wawasan tentang Kedaulatan Data dan Cloud serta Tata Kelolanya di Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta.

Hadir sebagai pembicara utama, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian, CEO Huawei Indonesia Jacky Chen, Ketua Umum ABDI, Rudi Rusdiah. 

Selain mendorong bisnis agar bisa beradaptasi di tengah maraknya penerapan kebijakan Bekerja dari Rumah (WFH), situasi pandemi global juga telah menempatkan keamanan siber sebagai salah satu isu utama. Ini menjadikan semua pihak dituntut untuk mampu mengelola data secara lebih seksama. Lebih dari itu, langkah-langkah regulasi menunjukkan bahwa dalam hal data, baik yang disimpan di premise ataupun di cloud, privasi dan manajemen lebih dari sekadar komitmen terkait kode etik, tetapi juga terkait dengan kepatuhan hukum. Mendukung semua sektor agar dapat memanfaatkan penyimpanan data yang aman dan telah memenuhi asas kepatuhan secara legal artinya telah mendukung tumbuhnya inovasi yang selaras dengan pertumbuhan industri itu sendiri, serta mendorong bisnis dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Pada saat negara-negara di seluruh dunia sedang mengakselerasi pembangunan kedaulatan data untuk memastikan bahwa data tersebut terlindungi dan dijamin kedaulatan digitalnya, pemerintah Republik Indonesia juga menyerukan isu serupa pada Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi Digital G20 yang diadakan pada Juli 2020. Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa proses pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menegaskan pentingnya peningkatan kebutuhan perlindungan dan keamanan data.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia berencana membangun sebuah data center nasional yang terintegrasi di empat lokasi. Data center nasional terintegrasi tersebut direncanakan selesai paling lambat tahun 2023. Seperti telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, data center nasional akan menjadi fondasi bagi realisasi inisiatif digitalisasi nasional.

Huawei Indonesia, ABDI, dan para pembicara di panel diskusi sepakat bahwa kebutuhan keamanan siber menjadi salah satu fondasi utama dalam perjalanan transformasi digital yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) LetJen. TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan, pemerintah Republik Indonesia membentuk BSSN menjadi Badan Siber kelas dunia seperti pada negara-negara maju lainnya. Dunia siber sangat penting untuk dikelola karena mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Selain itu, dunia siber harus dikelola agar dampak berupa ancaman bagi negara dapat diantisipasi.

 “Tantangan besar bagi negera ini dalam menghadapi dunia digitalisasi, permasalahan yang terjadi di ranah siber menyangkut masalah keamanan dan kesejahteraan negara. Visi dan misi BSSN adalah menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien,” ujar Kepala BSSN.

“Arus pertukaran data dan informasi lintas server yang melewati lintas kewilayahan suatu negara menjadi satu kesatuan yang melandasi kegiatan-kegiatan ekonomi di era ekonomi digital saat ini. Data mencakup banyak aspek dan terdiri dari rangkaian informasi antara manufaktur-manufaktur yang menjadi penyusun mata rantai suplai dunia, hingga data finansial dan transaksi belanja yang dilakukan secara daring. Aliran data tersebut mendukung vendor-vendor e-commerce dalam melayani pesanan dan suplai produk, baik domestik maupun di manca negara. Dengan menjadikan data sebagai penggerak utama, teknologi mutakhir, seperti Kecerdasan Artifisial (AI), analitik pembelajaran mesin, hingga komputasi cloud dapat diterapkan di marketplace daring dan turut mendorong terjadinya evolusi pada model bisnis yang mereka jalankan,” imbuhnya. 

Rudi Rusdiah, Ketua Umum ABDI mengatakan bahwa sejak sebelum era Pandemi Covid 19, dunia sudah memasuki era pertumbuhan masif dari Big Data.

"Sayangnya pertumbuhan Big Data ini juga diikuti oleh banyaknya Dark Data atau Data yang tidak relevan dan tidak bermanfaat;  Data Hoax yang tidak berdasarkan Fakta serta maraknya serangan hackers dan tumbuhnya Dark Web dan Deep Web, dimana banyak data ilegal (curian) dan alat peretas diperdagangkan." katanya.

Sementara itu, ia mengatakan pandemi Covid 19 dengan protocol WFH (Work from Home) menambah kerentanan, karena para Hacker memanfaatkan para pegawai perusahaan yang bekerja diluar kantor dan diluar perimeter atau jangkauan pengamanan Firewall di kantor.

"Dengan bekerja dirumah atau dimana saja dan kapan saja, memberi kesempatan bagi para peretas atau hacker untuk dapat melakukan penetrasi, peretasan dan pencurian  Big Data dari Enterprise." ucapnya.  

Selain itu, Jacky Chen, CEO Huawei Indonesia mengatakan, “Di era infrastruktur mutakhir, komputasi menjadi sumber daya baru bagi tumbuhnya produktivitas. Di masa kini, material mentah berwujud data, sementara, teknologi Cloud, AI, dan 5G menjadi mesin-mesin utama penggerak produksi. Kehadiran infrastruktur mutakhir menjadi momentum guna mendorong suksesnya tranformasi digital. Huawei secara tegas mendukung kedaulatan data bagi Indonesia.” 

ABDI dalam webinar ini menganjurkan kolaborasi semua stakeholder dibawah BSSN termasuk dari sektor swasta, enterprise dan akademis untuk bersama sama menghadapi kerentanan dan bersama sama meningkatkan ketahanan siber di masing masing komputer dan institusi. Karena virus biologi seperti Covid 19 ataupun virus komputer seperti malware tidak mungkin diberantas habis, namun akan terus bermutasi, berevolusi dan menyerang setiap saat, artinya pertahanan dan keamanan siber harus selalu waspada dan siap untuk juga melakukan perubahan dan perbaikan secara berkala. Manusia harus dapat hidup bersama ancaman dan selalu waspada (alert). 

ABDI menambahkan Regulasi harus juga mengikuti perkembangan zaman. Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya regulasi untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dan kedaulatan data harus terus diperjuangkan. Perkembangan data yang masif  di Data Center, sekarang mulai bermigrasi ke sistem virtual Clouds baik Public maupun Private clouds, mengharuskan teknologi  maupun  regulasi keamanan data harus terus beradaptasi dan di sempurnakan menghadapi era New Now dan Perubahan.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini