Duo Lidah Pahit Diberi Bintang Jasa, Pak Jokowi, PA 212 Juga Dong

Duo Lidah Pahit Diberi Bintang Jasa, Pak Jokowi, PA 212 Juga Dong Foto: Antara/Galih Pradipta

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin merespons rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memberikan Bintang Mahaputra Nararya sebagai bentuk tanda jasa ke sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.

Terkait itu, meminta Presiden Jokowi untuk berlaku adil. Sebab, menurutnya Jokowi hanya memberikan tanda jasa kepada tokoh yang berada di lingkar pemerintahan termasuk duo lidah  pahit Fahri dan Fadli. Sementara banyak diluar pemerintahan yang juga kritis terhadap pemerintah.

Baca Juga: Duo Lidah Pahit Dapat Bintang Jasa, Orang Demokrat Ketawa Ngakak

Baca Juga: Fahri Ngaku Sudah Lama Dengar Mau Terima Penghargaan dari Jokowi

"Tidak adil kalau hanya diberikan kepada orang-orang itu, orang-orang itu juga kan bagian daripada pemerintah sendiri, hari ini pun Fahri walau tidak jadi DPR tapi dia partai Gelora yang sudah mendekat ke pemerintah, Fadli Zon juga sudah ada di partai pemerintah karena Gerindra, lalu Ahmad Basarah, dan Ahmad Muzani juga sama, jangan sampai ntar dipoinnya ntar sesuatu yang positif dimaknai bagi-bagi tanda jasa yang bahya juga ini," katanya, kepada wartawan, Senin (10/8/2020).

Menurut dia, banyak tokoh yang diluar pemerintah yang kritis terhadap pemerintah. Seperti, PA 212, NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya.

"Analisis saya jangan hanya diberikan kepada mereka aja dong, kita ingin pemerintah berlaku adil. Jangan hanya apa kriterianya yang diberikan kepada mereka, sedangkan para kritikus rakyat juga banyak, dari PA 212, kita objektif saja dalam bernegara, kenapa objektif? Karena mereka PA 212 pun atau ormas NU, Muhammadiyah, ormas lainnya juga banyak beri kontribusi dengan kritik tajam ke pemerintah. Kenapa mereka tidak diberikan tanda jasa gitu loh? Kesannya jangan hanya diberikan kepada orang yang dahulu kritis tapi sekarang dalam rangkulan pemerintah," jelasnya.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini