China Sesali Putusan Inggris yang Boikot Huawei, 'Itu Racun'

China Sesali Putusan Inggris yang Boikot Huawei, 'Itu Racun' Foto: Reuters/Thomas Peter

China meminta Inggris tak memperburuk hubungan antarkedua negara, setelah terjadi ketegangan akibat pihak lain di antara mereka belakangan ini.

Duta Besar China di Inggris, Liu Xiaoming mengatakan keputusan melarang Huawei dalam pembangunan jaringan 5G di Britania Raya sangat meracuni hubungan Inggris-China.

Liu mengatakan, "Inggris sampai berusaha mengganggu urusan internal pemerintah China dengan menentang pemberlakuan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong."

Baca Juga: Apple Buang Puluhan Ribu Aplikasi China dari App Store

Baca Juga: Cek Hasil Balapan F1 GP Inggris, Ini Dia Juaranya!

Liu mendesak Inggris untuk menghindari paksaan Amerika Serikat untuk mengambil sikap bermusuhan dengan Beijing.

"China dan Inggris harus memiliki kebijaksanaan dan kemampuan yang cukup untuk mengelola dan menangani perbedaan-perbedaan ini, daripada membiarkan pasukan anti-China dan prajurit perang dingin untuk menculik hubungan China-Inggris," katanya kepada wartawan seperti dikutip dari Financial Times.

Pernyataan Liu muncul ketika Inggris menjauhkan hubungan diplomatiknya yang sudah baik sejak era kepemimpinan David Cameron.

Liu sebelumnya memperingatkan akan ada konsekuensi jika Inggris melarang Huawei dari jaringan telekomunikasi, tetapi pada hari dia kemudian membantah ancaman itu.

“Kami tidak membuat ancaman. Kami tidak mengancam siapa pun. Kami hanya memberitahu Anda konsekuensinya,” katanya.

"Jika Anda tidak ingin menjadi mitra dan teman kami, jika Anda ingin memperlakukan China sebagai musuh, Anda akan merasakan akibatnya," tambah Liu.

PM Inggris Boris Johnson belakangan mendapat tekanan politik setelah sempat mengizinkan Huawei beroperasi pada Januari lalu. Namun, di tengah tekanan AS dan rekan politiknya, ia kemudian memutuskan melarang Huawei.

Liu juga menuduh Inggris memfitnah China melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan etnis Uighur di Xinjiang.

Lihat Sumber Artikel di Pikiran Rakyat Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Pikiran Rakyat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Pikiran Rakyat.

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini