Rakyat Lagi Susah saat Pandemi, Gaji Bos Kartu Prakerja Rp77 Juta

Rakyat Lagi Susah saat Pandemi, Gaji Bos Kartu Prakerja Rp77 Juta Foto: Boyke P. Siregar

Ironi di tengah kesulitan ekonomi rakyat saat masa Covid-19. Gaji gede para direksi pelaksana Kartu Prakerja menuai kontroversi dan bikin geleng-geleng kepala. Di tengah kondisi masyarakat sedang susah akibat pandemi corona, para direksi itu digaji mulai dari Rp 47 juta hingga Rp 77,5 juta. Di saat yang sama, jumlah yang nganggur di Indonesia terus bertambah. Saat ini sudah mencapai 7 juta orang.

Ketentuan soal gaji direksi pelaksana Kartu Prakerja ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Aturan itu diteken Presiden Jokowi Senin (20/7) dan langsung diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly pada waktu yang sama. 

Dalam Perpres itu diatur, gaji Direktur Eksekutif sebesar Rp 77,5 juta. Di bawahnya, Direktur Operasi, mendapat gaji Rp 62 juta. Kemudian Direktur Teknologi, Rp 58 juta. Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebesar Rp 54,25 juta. Sementara, Direktur Pemantauan dan Evaluasi serta Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan mendapat gaji yang sama, Rp 47 juta. 

Baca Juga: Gaji Bos Kartu Pra Kerja Hampir Rp50 Juta, Pak Jokowi, Ini Gak...

Direksi juga mendapat tunjangan perjalanan dinas dan fasilitas jaminan sosial. Besaran tunjangan setara dengan perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi pratama hingga madya sesuai tingkatan direksi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, gaji yang diterima para direksi pelaksana Kartu Prakerja sudah sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.

"Tentu ini sudah dikalkulasi dengan baik," tuturnya, kemarin. 

Namun, dalam pandangan umum, gaji tersebut berlebihan. Kritik pun bermunculan. Salah satunya dari Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Politisi senior Partai Demokrat itu mengatakan, Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya bantuan sosial lain. Karena itu, program itu tidak memerlukan direksi baru yang berpotensi menggemukkan birokrasi. 

"Bantuan untuk masyarakat belum terealisasi sepenuhnya, namun Pemerintah malah sudah menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak kepada siapa?" kritiknya, kemarin.

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini