PPP Dukung Jokowi: Lembaga Receh Cuma Bebani Anggaran

PPP Dukung Jokowi: Lembaga Receh Cuma Bebani Anggaran Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang membubarkan 18 lembaga, komisi, dan badan negara. Lembaga-lembaga tersebut dianggap hanya receh sehingga layak dibubarkan.

Itu disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidhowi atau Awiek. Menurut dia, kebijakan ini patut diapresiasi lantaran anggaran negara bisa dihemat.

"Jadi ini patut diapresiasi sebagai wujud langkah efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana kita ketahui perekonomian lesu, anggaran tersedot ke Covid-19, sehingga harus dilakukan efisiensi," kata Awiek di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: PKS Nyinyir 18 Lembaga Dibubarkan Tapi Mau Bentuk yang Baru

Lembaga yang dibubarkan, kata Awiek, memang lembaga negara yang mayoritas tidak maksimal. Lembaga yang dibubarkan juga tak berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat, bahkan Awiek menyebut lembaga yang dibubarkan adalah lembaga receh.

"Makanya karena receh dan membebani anggaran itulah sehingga patut dibubarkan. Hal ini sekaligus menunjukkan ketegasan dan keseriusan Jokowi menata lembaga yang anggarannya bersumber dari APBN," lanjut mantan jurnalis itu.

Meski begitu, langkah Jokowi tak hanya sebatas pada pembubaran. Setelah pembubaran dilakukan, menurut dia, pemerintah harus mempersiapkan bagaimana langkah lanjutannya terutama dalam menangani para pegawai lembaga tersebut.

"(Pengalihan) terhadap pegawai di 18 lembaga tersebut harus dilakukan secara proporsional. Dialihkan kepada instansi lain atau skema lain yang dipersiapkan secara matang oleh pemerintah," ujarnya.

Langkah efisiensi, kata Awiek, diharapkan tidak berhenti sampai di sini saja. Diharapkan ke depannya, Jokowi terus melakukan kajian terhadap lembaga negara yang kurang efektif dan melakukan evaluasi atau pembubaran jika dinilai tidak optimal.

"Kami berharap Presiden Jokowi juga tidak berhenti pada 18 lembaga, namun juga menyasar lembaga lain yang tidak efektif, yang dirasakan tidak terlalu bermanfaat bagi publik," katanya.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini