Pengamat Ingatkan Pancasila Harus Selalu Jadi Prinsip Utama

Pengamat Ingatkan Pancasila Harus Selalu Jadi Prinsip Utama Foto: Antara/BPMI Setpres/Handout

Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli menyampaikan, pembangunan hukum pada prinsipnya harus berdasarkan Pancasila. Selain itu, perlu sesuai dengan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

"Penguatan kelembagaan dengan payung hukum Undang-Undang terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan satu terobosan yang baik," kata Firman di Jakarta, baru-baru ini. 

Baca Juga: Ahmad Basarah ke TNI: Jaga Pancasila Bareng Umat Islam-Nasionalis

Firman yang juga mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut menambahkan, eksistensi dan penerapan Pancasila sebagai falsafah. Serta, ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai mengalami degradasi. 

"Undang-Undang terhadap kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah suatu langkah konstitusional untuk membumikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara," tegas Firman.

Sementara itu Akademisi Fakultas Filsafat UGM Heri Santoso menyampaikan bahwa pembangunan hukum harus dilandaskan pada tujuan pembangunan hukum secara nasional. 

"Seharusnya kelembagaan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan merumuskan dan menetapkan Undang-Undang tidak mengunakan indikator capaian keberhasilan legislasi berdasarkan banyaknya produk Undang-Undang yang ditetapkan. Tetapi sebagai kelembagaan yang tupoksinya diatur oleh Konstitusi, DPR harus mengunakan indikator kualitas dari produk Undang-Undang yang dihasilkan," papar Heri. 

Menurut Heri, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Undang-Undang tergantung dari bagaimana pemerintah dan DPR bisa meyakinkan publik.

Terutama ketika melalui pelaksanaan pembumian dan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh BPIP. 

"Untuk menguatkan BPIP dalam membumikan Pancasila tidak hanya tergantung pada sistemnya (Undang-Undang), tetapi bagaimana menempatkan orang-orang yang memiliki integritas untuk memimpin BPIP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Heri.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini