Jangan Ribut-ribut Daftar Pemred, Isu Benih Lobster Malah Ilang

Jangan Ribut-ribut Daftar Pemred, Isu Benih Lobster Malah Ilang Foto: Sufri Yuliardi

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengingatkan pihak-pihak tertentu agar menghentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan dan media pers cetak, online, maupun elektronik, lebih-lebih yang tengah melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Peringatan Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang itu disampaikan, Senin (13/7/2020), menanggapi beredarnya daftar nama pemimpin redaksi yang memenuhi undangan perjalanan ke luar negeri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu.

Ilham menganggap ada pihak yang tidak bertanggung jawab membingkai daftar undangan perjalanan sedemikian rupa, seakan tiket maupun hotel selama perjalanan yang ditanggung oleh pemerintah dianggap sebagai suap.

Baca Juga: Jokowi Mau Bubarkan Lembaga, Gus Jazil Dukung: Cukup Separuh

"Asumsi itu jahat sekali. Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers," kata Ilham dalam keterangan tertulisnya. Padahal, katanya, "undangan seperti itu biasa saja, lazim diterima wartawan sejak pemerintahan mana pun: dari Bung Karno, Pak Harto, sampai era Jokowi."

Pengundang, katanya, memang menyediakan fasilitas tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengooptasi wartawan. Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri, tapi biaya negara dari uang rakyat, dan karenanya, wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat.

"Data yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu insinuatif seolah-olah menggambarkan pemberian suap, padahal itu adalah dana perjalanan jurnalistik bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti," kata Ilham seusai memimpin rapat Dewan Kehormatan (DK) PWI yang digelar secara online.

Rapat itu diikuti Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo dan anggota Rossiana Silalahi, Rajapane dan Nasihin Masha, khusus membahas kasus yang belakangan ramai dibicarakan di media, termasuk media sosial. Anggota DK PWI Karni Ilyas berhalangan hadir, namun menyetujui dan mendukung apa pun keputusan rapat.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini