Indonesia Perkuat Diplomasi Sawit dengan Swiss

Indonesia Perkuat Diplomasi Sawit dengan Swiss Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad mengatakan, KBRI telah melakukan pendekatan ke berbagai pemangku kepentingan untuk memperbarui perkembangan terkini dari industri kelapa sawit di Indonesia. Di sisi lain, ia menjelaskan data dan fakta yang sesungguhnya  terkait komoditas kelapa sawit.

"Dalam waktu dekat, KBRI dan Kadin Swiss akan melakukan business conference dengan seluruh pengusaha Swiss untuk membicarakan pentingnya Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) bagi Swiss dan Indonesia," kata Muliaman Hadad, Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Pemerintah Sahkan Kemitraan Ekonomi Indonesia-Australia

Menurut Muliaman, lahirnya referendum sawit karena ada kelompok yang tidak setuju dengan IE-CEPA karena minyak sawit masuk di dalamnya. "Sebelum Pemerintah Swiss meratifikasi suatu perjanjian dengan negara lain, diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat atas perjanjian tersebut. Dalam hal IE-CEPA, kita harus menghormati proses politik di Swiss dan tidak bisa mencampurinya," ucapnya.

Namun demikian, kata Muliaman, pemerintah, parlemen, dan mayoritas masyarakat Swiss pada prinsipnya sangat mendukung dan tahu bahwa sawit yang diekspor dari Indonesia adalah sawit yang berkelanjutan.

"Skema keberlanjutannya akan didiskusikan dan disetujui bersama antara Indonesia dan Swiss," ujarnya.

Muliaman menambahkan, minyak sawit merupakan sektor penting dengan kontribusi pendapatan ekspor yang cukup besar bagi Indonesia. Karena itu, Indonesia akan menjelaskan kepada Pemerintah Swiss bahwa keberadaan minyak kelapa sawit tidak bermasalah.

"Bahkan, dengan produktivitasnya yang tinggi per hektare, pemanfaatan minyak sawit hanya menggunakan lahan yang lebih sedikit dibandingkan produksi minyak nabati lain," jelasnya.

Muliaman mengatakan, pemerintah Indonesia taat dalam mengikuti berbagai aturan internasional untuk mengurangi laju deforestasi global. Antara lain dengan memberlakukan moratorium sawit dan kewajiban penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini