Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 11 Juli 2020

  • 09:07 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 0,66% pada level 10.617.
  • 09:06 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 1,44% pada level 26.075.
  • 09:05 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup menguat 1,05% pada level 3.185.
  • 09:02 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 ditutup positif 0,76% pada level 6.095.
  • 09:01 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,25% terhadap Yen pada level 106,93 JPY/USD.
  • 09:00 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.798 USD/troy ounce.

Kritik Bertubi-tubi Gegara Kebijakan Anies Soal PPDB, Kali Ini...

Kritik Bertubi-tubi Gegara Kebijakan Anies Soal PPDB, Kali Ini...

Baca Juga

WE Online, Jakarta -

Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Komnas Anak mendapat banyak laporan terkait syarat usia tersebut. Imbasnya, banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah padahal siswa tersebut memiliki nilai akademik yang tinggi. Hal tersebut juga berdampak pada kondisi psikologis anak, yang menjadi tidak percaya pada pemerintah karena merasa sia-sia telah belajar keras.

Baca Juga: Punya Harta Hampir Rp1,4 M, Ini Isi Garasi Kadisdik DKI Nahdiana yang Disorot Karena PPDB

"Pemendikbud Nomor 44 Tahun 2019 salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami menyebutkan gagal paham dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019," kata Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait dikutip dari Vivanews, Minggu, 28 Juni 2020.

Menurutnya, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan murid.

"Karena apa? Karena penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya," ujar Arist.

Sementara untuk alasan Dinas Pendidikan Jakarta yang mengatakan bahwa DKI Jakarta memiliki demografi yang berbeda dengan daerah lain, menurut Arist, juga merupakan alasan yang tidak masuk akal. Karena implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 bukan hanya khusus untuk satu wilayah tapi berlaku umum untuk semua daerah di Indonesia.

"Jadi tidak masuk akal, oleh karena itu saya katakan batalkan itu (PPDB DKI Jakarta) dan ulangi lagi supaya berkeadilan," tegasnya.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Tag: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

loading...

Recommended Reading