Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Senin, 06 Juli 2020

  • 11:31 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,43% di akhir sesi I.
  • 09:05 WIB. Valas - Rupiah dibuka menguat 0,43% terhadap Dollar AS pada level 14.460 IDR/USD.
  • 09:00 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,40 USD/barel.
  • 08:59 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 43,00 USD/barel.
  • 08:58 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,21% terhadap Euro pada level 1,1272 USD/EUR.
  • 08:57 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,02% terhadap Poundsterling pada level 1,2485 USD/GBP.
  • 08:56 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka menguat 1,28% pada level 25.673.
  • 08:54 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif 1,27% pada level 2.179.
  • 08:48 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka menguat 0,99% pada level 22.527.
  • 08:47 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka positif 1,11% pada level 3.187.
  • 08:47 WIB. Bursa - Indeks Straits Times dibuka menguat 0,23% pada level 2.659.
  • 08:46 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,10% terhadap Yuan pada level 7,05 CNY/USD.
  • 08:44 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,20% terhadap Yen pada level 107,72 JPY/USD.
  • 08:44 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.773 USD/troy ounce.

Gara-Gara Ini, Sri Mulyani Takut Ditanya BPK

Gara-Gara Ini, Sri Mulyani Takut Ditanya BPK

Baca Juga

WE Online, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah berkejaran dengan waktu dalam membuat landasan hukum penanganan Covid-19, yaitu Perppu No. 2 Tahun 2020. Beleid itu dibuat dan dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu satu setengah bulan.

Makanya, Sri Mulyani belum bisa memberikan naskah akademik pembuatan landasan hukum tersebut. Lagi pula, naskah akademik pembuatan aturan tadi memang tidak ada.

Baca Juga: Soal Utang ke PLN, Eh Sri Mulyani Kena Sentil Orang Gerindra di DPR

"Mudah-mudahan BPK enggak nanya mana naskah akademik karena memang enggak ada karena kita lakukan selalu cepat," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Dia menilai, Perppu No. 2 Tahun 2020 yang kini sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengeksekusi semua kebijakan, khususnya anggaran, untuk memitigasi dampak Covid-19 di berbagai sektor.

"Karena pemerintah juga terus memantau stimulus Covid-19 yang dimasukkan ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN)," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk program PEN. Program tersebut menyasar pada beberapa sektor prioritas yang bisa mendorong laju ekonomi nasional.

Jika dirinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp106,11 triliun.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara

loading...

Recommended Reading