Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Selasa, 07 Juli 2020

  • 13:33 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,09 USD/barel.
  • 13:31 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,56 USD/barel.
  • 13:29 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,05% terhadap Euro pada level 1,1303 USD/EUR.
  • 13:24 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,02% terhadap Poundsterling pada level 1,2489 USD/GBP.
  • 13:20 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,20% terhadap Yen pada level 107,56 JPY/USD.
  • 13:18 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.784 USD/troy ounce.
  • 11:31 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,06% di akhir sesi I.

Sertifikasi Halal dalam RUU Cipta Kerja Harus Penuhi Kaidah Kepastian

Sertifikasi Halal dalam RUU Cipta Kerja Harus Penuhi Kaidah Kepastian

Baca Juga

WE Online, Jakarta -

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur kemudahan penetapan halal produk. Bila selama ini penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pasal 33 draf RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sama kepada organisasi masyarakat (Ormas) Islam berbadan hukum.

Petinggi Ormas Islam Nahdlatul Wathan, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengatakan, pemberian wewenang kepada ormas Islam untuk menetapkan kehalalan produk merupakan sebuah terobosan hukum yang patut diapresiasi.

Menurutnya, ada tiga kaidah yang patut diperhatikan oleh lembaga manapun yang nantinya mendapatkan wewenang tersebut. Pertama, kaidah kepastian.

Baca Juga: RUU Cipta Kerja, Terobosan Bangkit dari Dampak Pandemi Covid-19

"Sertifikasi itu harus bisa diterima oleh semua. Tidak menyebabkan UMKM harus melakukan sertifikasi lain karena lembaga ini bermasalah. Perlu kepastian," kata TGB, Jumat (26/6/2020).

Kedua, kaidah efisiensi. TGB mengatakan, tidak boleh sertifikasi membangun struktur pembiayaan baru yang justru menyulitkan UMKM.

Ketiga, lanjut TGB, siapa pun yang diberikan kewenangan, dia harus memanfaatkan infrasturktur laboratorium dan fasilitas yang ada di setiap daerah. Hal ini dinaksudkan untuk memangkas biaya yang muncul dalam proses sertifikasi.

"Karena kita punya banyak fasilitas untuk itu," kata TGB.

Misalnya ormas Islam yang diberikan kewenangan. Di daerah ada laboratorium kesehatan yang bisa ikut di dalam proses sertifikasi. Pemberian kewenangan ini harus dibarengi dengan pemanfaatan semua infrastruktur yang ada di daerah sehingga nanti biayanya tidak besar.

Tag: Logo Halal, Omnibus Law

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

loading...

Recommended Reading