Gugus Tugas Covid-19 Klaim Kondisi Indonesia Tak Lebih Buruk dari Negara Lain

Gugus Tugas Covid-19 Klaim Kondisi Indonesia Tak Lebih Buruk dari Negara Lain Foto: Sufri Yuliardi

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengklaim kondisi penularan infeksi virus corona dan dampaknya ke perekonomian di Indonesia tidak lebih buruk dibandingkan negara lain di dunia. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Wiku Adisasmito berpendapat, pemerintah sudah merancang tahapan-tahapan untuk membawa masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

"Terlihat dari kebijakan ini, posisi Indonesia dibandingkan negara lain ternyata secara ekonomi dan kesehatan, kita tidak lebih buruk daripada yang lain. Bahkan, kita relatif netral," kata Wiku, Rabu (24/6/2020).

Baca Juga: Jokowi: Ancaman Covid-19 Belum Berakhir

Gugus tugas juga menyebutkan, ada perbaikan yang terlihat dari bertambahnya daerah yang masuk zona hijau dan berisiko rendah. Hingga 21 Juni 2020, terdapat 58,3 persen kabupaten/kota di Indonesia yang masuk zona hijau alias daerah tidak terdampak dan berisiko rendah. Perinciannya, 112 kabupaten/kota tidak terdampak dan tidak ada kasus baru serta 188 kabupaten/kota berisiko rendah.

Angka itu jauh meningkat dibandingkan jumlah daerah dengan zona hijau dan risiko rendah pada 31 Mei 2020 lalu yang baru mencakup 46,7 persen atau belum sampai separuh dari daerah di Indonesia. Perinciannya saat itu adalah 138 kabupaten/kota berisiko rendah dan 102 kabupaten/kota tidak terdampak.

"Jadi, relatif hampir 60 persen daerah di Indonesia kondisinya risikonya rendah dan hijau. Untuk itu, beberapa sektor yang aman sudah mulai dibuka," kata Wiku.

Peningkatan juga terjadi terhadap pelayanan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. Tiga bulan lalu hanya terdapat 250 rumah sakit yang memiliki kemampuan pelayanan pasien Covid-19. Namun, saat ini jumlahnya bertambah menjadi 1.687 rumah sakit.

Jumlah laboratorium rujukan juga meningkat menjadi 220 lab saat ini dengan kapasitas uji mencapai lebih dari 20 ribu spesimen per hari. "Ini adalah proses untuk lakukan pengaktifan kegiatan sosial ekonomi mulai dari prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat daerah, dan monitoring evaluasi yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan berupa konsultatif dan kita lihat kesiapannya untuk mulai aktivitas sosial-ekonomi," katanya.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini

Rekomendasi

Featured