Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Minggu, 05 Juli 2020

  • 09:36 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,08% terhadap Euro pada level 1,1248 USD/EUR.
  • 09:35 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,12% terhadap Poundsterling pada level 1,2438 USD/GBP.
  • 09:34 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,32 USD/barel.
  • 09:32 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 ditutup melemah 1,33% pada level 6.157.
  • 09:31 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,01% terhadap Yen pada level 107,51 JPY/USD.
  • 09:30 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.772 USD/troy ounce.

Top! DKI Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut-turut

Top! DKI Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut-turut

Baca Juga

WE Online, Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

Opini WTP ini merupakan yang ketiga kalinya diraih. Pada 2018 lalu, Pemprov DKI Jakarta juga berhasil meraih predikat yang sama. Predikat WTP tersebut disampaikan Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (22/6/2020).

Baca Juga: HUT DKI Jakarta, Anies Bicara Soal Macet dan Banjir

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Tahun 2019, BPK memberikan opini WTP. Dalam hal ini, Pemrpov DKI telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP selama tiga kali berturut-turut," kata Bahrullah.

Bahrullah mengatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan daerah merupakan bagian tugas konstitusional BPK dan juga sebagai rangkaian akhir proses pemeriksaan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK terhadap kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan terhadap pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

"Meskipun pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berdampak pada potensi adanya indikasi terhadap kerugian negara, maka pemeriksa wajib menindaklanjutinya," pungkasnya.

Tag: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

loading...

Recommended Reading